Hambatan dan Tantangan Dalam Ratifikasi Protokol Palermo di Thailand

PRADANA RIZKY D., Atin Prabandari , SIP.,MA (IR)

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tugas akhir ini membahas tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Thailand dalam meratifikasi Protokol Palermo. Protokol Palermo yang merupakan satu-satunya instrumen legal untuk memberantas perdagangan manusia di Dunia membutuhkan waktu 12 Tahun untuk diratifikasi oleh Thailand. Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber baik buku maupun dalam jaringan. Penelitian ini akan difokuskan kasus perdagangan manusia di Thailand, pemerintahan Thailand yang tidak terlalu stabil, perdana menteri dan kabinetnya yang sangat sering berganti, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam badan legislatif pemerintahan Thailand melihat Protokol Palermo. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pergantian kabinet dan perdana menteri yang cukup sering sehingga proses ratifikasi dari protokol Palermo tidak dapat berjalan dengan lancar. Beberapa kelompok kepentingan di Thailand juga menunjukan adanya pertimbangan yang cukup besar sehingga proses ratifikasi di badan legislatif Thailand juga berjalan dengan lambat Kata kunci: Thailand, Protokol Palermo, Perdagangan Manusia

This thesis discuss about the obstacle and the challenged that faced by Thailand Government during ratification process of Palermo Protocol. Palermo Protocol are the only legal instrument to combat the human trafficking issue. Thailand takes 12 years to ratifiy this protocol whereas the number of human trafficking case in Thailand is quite alarming. A thesis research this will be conducted using a qualitative methodology by using secondary data obtained from various sources from book or article in the network. This thesis will be focused on human trafficking cases in Thailand, Thailand governement which it stability is concerned. Prime Minister and the cabinet that frequently changing, and how parties involved in a legislative body of government thailand saw palermo protocol. The result of research is The Prime Minister and the new cabinet and prime minister who was often changing so that the ratification of the Palermo Protocol cannot run smoothly. Also there are some interest group in thailand that taking big consideration so the ratification in a legislative body thailand also hampered Keyword: Thailand, Palermo Protocol, Human Trafficking

Kata Kunci : Thailand, Protokol Palermo, Perdagangan Manusia