Menakar Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian kurung buka Studi Kasus Lahan Pertanian Tambakbayan Sleman kurung tutup

DEASY KUMALASARI D, Amalinda Savirani, S.IP., M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

ABSTRAKSI Studi mengenai pengelolaan isu alih fungsi lahan pertanian ini bertujuan untuk menakar kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui tindakan dan kebijakan yang diproduksi dalam pengelolaan isu alih fungsi lahan pertanian di wilayah Sleman, terutama dalam kasus alih fungsi lahan pertanian di Tambakbayan. Studi ini menjadi penting karena alih fungsi lahan pertanian di Sleman telah menjadi ancaman kawasan dan membawa berbagai permasalahan mulai dari persoalan ketenagakerjaan, krisis air bersih, sampai dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Tindakan pemerintah kabupaten dalam mengelola isu kawasan ini diharapkan dapat dijadikan cerminan kapasitas yang sesungguhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sleman diukur melalui tiga aktivitas sebagai indikator utama government capability sesuai dengan teori yang ditawarkan oleh Bowman dan Kearney. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan in depth interview sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persitiwa alih fungsi lahan pertanian di Tambakbayan lebih banyak memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitarnya seperti masalah ketenagakerjaan, isu keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kegagapan pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Kasus alih fungsi lahan pertanian di Tambakbayan juga perlu dilihat dalam konteks kawasan mengingat dampak yang akan ditimbulkannya di kemudian hari tidak hanya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar tetapi juga seluruh kawasan terkait. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dinas-dinasnya belum dapat berbuat banyak dalam mengontrol alih fungsi lahan pertanian dan mengelola gelombang pembangunan fisik dengan baik. Selain karena belum tersedianya regulasi yang memadai, korupsi perizinan di tubuh Pemerintah Kabupaten Sleman juga menjadi kendala dalam pengelolaan isu ini. Berdasarkan indikator government capability yang dikemukakan oleh Bowman dan Kearney, kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan isu alih fungsi lahan pertanian harus dikatakan masih belum cukup baik. Kurangnya komitmen pemerintah serta interupsi dari aktor-aktor eksternal dalam isu ini diindikasikan sebagai beberapa faktor utama penghambat performa institusi ini. Baik birokrat maupun akademisi percaya bahwa ada banyak alternatif kebijakan yang dapat dipilih sebagai solusi atas alih fungsi lahan pertanian dan gempuran pembangunan fisik di Sleman. Kata kunci: kapasitas, alih fungsi, Pemerintah Kabupaten Sleman

ABSTRACT The study about managing the issue of agricultural lands conversion has an aim to measure capacity of the local government of Sleman Regency through its action and policies in agricultural lands conversion issue, especially in Tambakbayan, Sleman. This study becomes an important thing to look at mainly because agricultural lands conversion in Sleman had become a threat for the region and brought some problems from employment matter, water crisis to food security and environmental sustainability. The action that was taken by The Government of Sleman Regency in managing this issue was actually seen as a reflection of its real capacity. The Government of Sleman Regency apostrophe s capacity was measured through three activities which are used as the main indicator of government capability, according to Bowman and Kearney concept of government capability. This research used descriptive-qualitative research method and in depth interview as the main data collectio method. The result of this research shows that agricultural land conversion in Tambakbayan bring double quote more harm than good double quote to its surrounding society. The impacts include employment matter, environmental security and order, as well as an impediment faced by the village level government in managing administrative things. It was a necessary thing to take Tambakbayan agricultural land conversion case into consideration as the impact it will cause not only faced by its surrounding society but also a whole region. As for now, The Government of Sleman Regency through its agencies can not do much to control the agricultural land conversion and manage physical development well. In addition to the unavailability of adequate regulation, the licensing corruption in The Government of Sleman Regency body is also an obstacle in managing this issue. Based on the indicators of government capacity proposed by Bowman and Kearney, The Government of Sleman Regency apostrophe s capacity in managing this issue of agricultural land conversion is still not good enough. Lack of government commitment and an interruption of external actors in this matter are indicated as some of the main factors inhibiting the performance of this institution. Both bureaucrats and academicians believe that there are many policy alternatives can be chosen as a solution to the agricultural land conversion and the onslaught of physical development in Sleman. Key words: capacity, agricultural land conversion, The Government of Sleman Regency

Kata Kunci : kapasitas, alih fungsi, Pemerintah Kabupaten Sleman