European Central Bank dan Otoritasnya dalam Economic Governance: Penetapan Quantitative Easing dalam Menghadapi Krisis Euro

DEWANTO KIRONOPUTRO, Drs. Muhadi Sugiono, M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kebijakan Expanded Asset Purchase Program (EAPP) akhirnya ditetapkan ECB, pada Januari 2015, untuk diterapkan mulai Maret 2015. Kebijakan ini ditunggu-tunggu banyak pihak dan menandakan bahwa kesetujuan ECB akan perlunya stimulus lebih kepada negara-negara anggota Eurozone, setelah sebelumnya terkenal dengan kebijakan-kebijakan moneter yang ketat. Namun, hal ini menyimpang dari ekspektasi/harapan dari negara-negara besar Eurozone, terutama Jerman. Struktur ECB sebagian besar berdasar dari Bundesbank, yang membuatnya terbebas dari pengaruh politik, namun juga membuatnya tidak berpengaruh besar dalam permainan politik dalam mekanisme economic governance. Di sisi lain, EAPP yang mirip dengan kebijakan Quantitative Easing (QE) yang telah diterapkan bank-bank sentral lain (misalnya Federal Reserve System di Amerika Serikat), menandakan lingkup otoritas politik yang tidak pernah digunakan kebijakan-kebijakan sebelumnya, yang harus diuji terhadap garisan-garisan yang diberikan dalam Treaty on European Union (TEU). Hal ini menandakan keberadaan ECB sebagai sebuah aktor politik (berbeda dengan Bundesbank) dan berkeinginan menggunakan kekuatan politiknya yang lebih besar dibandingkan pemerintah nasional terhadap bank-bank sentral nasional. EAPP dapat dikatakan memiliki efek yang lebih sistemik terhadap kapasitas ekonomi negara dibandingkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, dan membuat Jerman harus menyatakan sikap ekonomi politik terhadap kebijakan ini. Pada akhirnya, EMU menjadi arena kontestasi politik antara ECB (kekuatan supranasional) dan kontrol Jerman atas Eurogroup (kekuatan intergovernmental).

ECB had finally announced in January 2015 to launch the Expanded Asset Purchase Program (EAPP), which is due to implementation on March. This long-awaited policy signs ECB's acquiescence to the need of further economic stimuli to Eurozone countries, albeit being notorious for its tight monetary policies. Nevertheless, this measure deviates from what larger Eurozone countries, particularly Germany, expect from the ECB. The ECB's construction mostly bases on the Bundesbank, which frees it from external political pressures while rendering itself of little influence to the political play in its economic governance mechanism. On the other hand, the EAPP, being somewhat identical to Quantitative Easing (QE) policies conducted by other central banks e.g. the US' Federal Reserve System, marks of an unprecedented area of authority to its policy precedents, which must be tested against the provisions in the Treaty on European Union (TEU). This implies that ECB has indeed become a political actor (in contrast to the Bundesbank) and is willing to exert control upon institutions it has predominant control upon compared to national governments -- the National Central Banks. The EAPP arguably has a more systemic effect to the economic capacity of Eurozone countries in particular and the Eurozone as a whole, which led Germany to assert its politico-economical position against this policy. Thus, the EMU becomes an area of political contestation between the ECB's control (supranational) and Germany's control over the Eurogroup (intergovernmental).

Kata Kunci : European Central Bank, Treaty on European Union, Germany, Bundesbank, output legitimacy, Quantitative Easing