The Redefinition of Borders in the EU: The Migrant Crisis

IVANA UTAMI PUTRI, Drs. Muhadi Sugiono, M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Integrasi Eropa di bawah suatu penyatuan ekonomi yang kini kerap semakin kepada arah politik telah mengubah cara perbatasan Eropa didefinisikan. Melalui harmonisasi kebijakan imigrasi, Uni Eropa (UE) telah 'mendefinisikan ulang' perbatasan dan batas (borders dan boundaries) Eropa sebagai sebuah daerah dan dari negara-negara anggotanya. Wacana perbatasan di Uni Eropa tidak lagi terfokus hanya pada level nasional namun juga pada level regional, sehingga menimbulkan adanya kontradiksi kecil secara teoritis dalam perihal kedaulatan, yang secara tradisional adalah 'milik' level nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kompleksitas konseptualisasi 'perbatasan Eropa' kendati adanya peraturan-peraturan yang sudah diharmonisasikan, melalui studi kasus krisis migran pada pertengahan tahun 2015 di Eropa, yang menyentuh masalah perihal keamanan dan hal-hal sensitif yang kerap menjadi isu perdebatan seperti 'identitas'. Dalam tiga bagian pertama, penulis mengidentifikasi kebijakan mengenai perbatasan dan suaka yang telah diharmonisasikan oleh UE; tantangan yang ditimbulkan oleh 'redefinisi' bagi 28 negara anggota untuk menanggapi krisis secara efektif dan efisien melihat adanya pencari suaka yang berdatangan secara massal; keterbatasan kebijakan UE yang telah diharmonisasikan, serta implikasi terhadap proses boundary-making. Pada bagian keempat, penulis menganalisis tanggapan dari negara-negara anggota dan dari UE terhadap influks migran, dan implikasi dari 'redefinisi' itu sendiri. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari database hukum online UE, jurnal, buku-buku tentang perbatasan dan artikel berita online. Alhasil, penulis berpendapat bahwa praktek perbatasan (bordering practices) sudah melampaui ranah kebijakan dan menemukan bahwa kendati adanya peraturan yang sudah terharmonisasi secara supranasional, negara tetap mempertahankan sejumlah besar kekuasaannya. Dalam kasus krisis migran, ini diwujudkan melalui reintroduksi border control di perbatasan nasional beberapa negara anggota dan kebuntuan joint solution.

The integration of Europe under an economic and increasingly political union has changed the way European borders are defined. Through harmonized policies on immigration, the European Union (EU) has 'redefined' the borders--and consequently the boundaries--of the region and of its member states. The discourse on borders in the EU have therefore transcended from the traditional confines of the national, posing a slight theoretical contradiction in the traditional exercise of national sovereignty. The aim of this thesis is to show the complexity of the conceptualization of the 'European' border despite harmonized regulations, making use of the case of the mid-2015 migrant crisis in Europe, an issue which touches upon security-related matters and debate-sensitive concepts like identity. In the first three parts, the thesis identifies the harmonized border and asylum policies of the EU; the challenges brought by the 'redefinition' for the 28 member states to effectively and efficiently respond to the crisis in light of the mass arrival of asylum-seeking migrants; the limitations of the EU's harmonized policies, as well as implications towards boundary-making processes. In the fourth part, it further analyzes the responses of member states and of the EU, and the implications for the 'redefinition'. Data for this research were collected from the EU's online legal database, journals, selected books on borders and online news articles. In sum, this thesis argues that bordering practices extend beyond the realm of policies and finds that despite supranational, harmonized regulations, states retain a significant amount of power. In the case of the migrant crisis this was manifested through the reintroduction of border control at several member states' respective national borders and the deadlock of a joint European solution.

Kata Kunci : Europe, sovereignty, borders, inclusion/exclusion, exterritorialization, CEAS, migration, Eropa, kedaulatan, perbatasan, inklusi/eksklusi, eksterritorialisasi, migrasi