Persepsi pegawai terhadap sistem pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di era otonomi daerah :: Studi pada bagian kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Kerawang

SUMARTO, Toto, Drs. Gugup Kismono, MBA

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Titik berat otonomi daerah di Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 1999, memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Undang-undang tersebut melahirkan Undang-undang 43 Tabun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, yang memberikan pengaruh terhadap kesiapan sumber daya manusia dibidang pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dibutuhkan ditempat kerja. Selanjutnya dalam menentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah, diperlukan sistem pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi pegawai tentang sistem pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang bagi pengembangan karir sumber daya manusia di daerah dan untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap implementasi sistem pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Dalam penelitian ini populasi yang menjadi sasaran penelitian adalah para pegawai yang ada pada Bagian di lingkungan. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sebanyak 335 orang, dengan sampel yang diteliti berjumlah 52 responden. Cara pengambilan sampel dengan menggunakan metode eksidental, hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis validitas, reliabilitas, dan deskriptif. Berdasarkan analisis tersebut di atas dinyatakan bahwa sistem pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural, dipersepsikan baik bagi pengembangan karir sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (3,5). Hal ini didasarkan pada basil perhitungan dengan menjumlahkan total rata-rata tertimbang tiap item dibagi dengan total item, dengan rentang nilai: 3,4 -4,2 (baik).

The main consideration of regional autonomy regulation No. 22/1999 is giving the local government a higher and accountable authority proportionally. The regional autonomy creates regulation No.43/1999 regarding the changing of regulation No.8/1990 concerning human resources and capabilities on knowledge, skills and behavior needed on the workplace. Furthermore, in order to decide the proper human resources to fulfill governments' requirement, it needs promotion system on the structural position. This research is aimed to discover the perception of the employees regarding the promotion system within the structural position at the Local Secretariat of Karawang County for the development of the local human resources. In addition, it is also aimed to know the employees perception on the implementation of promotion system within the structural position. In this research, the population is all of the employees within the Local. Secretariat of Karawang Country which contains 335 employees and the sample used on this research is 52 respondents. Sampling is gathered convinience of characteristic sampling and analyzed through validity, reliability and descriptive. Based on the analysis, the promotion system within structural position perceived as good for human resources career development within Local Secretariat of Karawang County (3.5). It is based on the measurement by divided the total weighted average with the total item which gives the result of 3.5 — 4.4 (good)

Kata Kunci : Persepsi, Pegawai, Jabatan, Struktural, Perception, Employee, System, Position, Structural