ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Oleh: Muhammad Sabil Ryandika , Supriyadi INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang seharusnnya diterapkan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dalam praktek peradilan. Dan untuk menganalisis dan mengkaji prospek pengaturan peraturan perundang-undangan yang ideal terhadap TPPU yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika di masa yang akan datang. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawncara dengan narasumber dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat sepsialitas sistematis dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun demikian kekhususan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur komprehensif. Selain menggunakan asas lex specialis sistematis dalam penerapan hukum pidana tindak pidana tersebut juga dapat menggunakan asas lex consumens derogat legi consumptae. Prospek terhadap pengaturan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika pada masa yang akan datang ialah pertama, memberlakukan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk setiap tindak pidana pencucian yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yang lain. Kedua, mendorong diundangkannya RUU Perampasan Aset dan juga melakukan harmonisasi RUU tersebut dengan Undang-Undang Narkotika. Ketiga, memasukan ketentuan mengenai TPPU yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika dalam klasifikasi delik yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Narkotika dan mendorong untuk segera diundangkannya RKUHP yang memiliki pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif. Serta membuat pengaturan dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang diputuskan dalam amar putusan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Analysis the Application of Criminal towards the Criminal Act of Money Laundering with Predicate Crime of Narcotic Crime By: Muhammad Sabil Ryandika , Supriyadi ABSTRACT This study aims to identify and analyze the legislation that should apply to the case of Criminal Act of Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang - TPPU) which obtained from the narcotic crime in judicial practice. And to analyze and assess the prospects of the ideal legislation towards TPPU which obtained from the narcotic crime in the future. This research is a normative juridical research that is supported by primary data. The data that is used is primary data in the form of interview results with the interviewees and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of this study is qualitative with the descriptive analytical prescriptive decomposition. The results showed that Law No. 35 of 2009 and Law No. 8 of 2010 that regulates TPPU that is originated from narcotic crime. Law No. 35 of 2009 that has the characteristic special systematic is compared to Law No. 8 of 2010, however, the specificity of the criminal law that stipulated in Law No. 8 of 2010 regulate comprehensively. Beside s using the principle of lex specialis sistematis in the application of criminal law where the offense is able to use the principle of lex consumens derogat legi consumptae. Prospects of the arrangement of TPPU derived from narcotic crime in the future is first, to enforce the provisions of criminal procedural law that is stipulated in Law No. 8 of 2010 for each crime of money laundering set forth in the other specific criminal law. Secondly, encouraging the enactment of the Draft of Law regarding the Deprivation of Assets and also harmonize the draft with the Narcotics Act. Third, containing the provisions regarding the TPPU derived from narcotic crime in the classification of offenses that can be charged to the liability of corporate crime in the Narcotics Act and also pushed for the immediate enactment of the draft of KUHP which has a provisions related to the liability of corporate crime comprehensively to cover the weaknesses of the regulation related to the corporate crime at the special criminal law. As well as making the articles in case the corporation is unable to pay a fine that was decided in the verdict as it has been regulated in Law No. 8 of 2010.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Penerapan Hukum Pidana, Money Laundering, Crime Narcotics, Criminal Law Implementation