Evaluasi proses penyusunan anggaran daerah Kabupaten Takalar :: Studi kasus perbandingan proses penyusunan T.A. 1998/1999 dengan T.A. 2001

KHAEDAR, Dr. Abdul Halim, MBA

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Penelitian ini berupa laporan hasil internship yang bertujuan untuk inengevaluasi proses penyusunan anggaran daerah dengan studi perbandingan antara tahun anggaran 1998/1999 dengan tahun 2001 di Kabupaten Takalar Variabel yang digunakan adalah pendapatan, belanja nitin dan helanja peinbangunan Kabupaten Takalar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar meripakan rencana tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Strategi yang tercantum dalam program pembangunan daerah dan dam publik yang dipergwnalcan untuk kesejahteram mqwakat. I Jntuk itu dalam penyusunan sehaiknya melihatkan stakeholder yziitu mayarakat, hadan legislatif dan badan eksekutif, agar anggaran yang disusun sesusi dengan keinginan masyarakat Anzgaran daerah disiiein dengan inelibatkan pusat pertanggungjawaban yaitu kepala Dinas/Unit kerja, yang dikoinbinasikan dengan pendekatan top-down dengan bottom-up dengan mengcdepankan unsw tranparansi dan akuntabilitas. Dari penelitian disirnpulkan bahwa proses penyusunan penyerapan anggaran masih didominasi oleh arahan pemerintah atasan dan peran eksekutif (panitia anggaran eksekutif). Peranan DPRD dalam penyusunan anggaran tidak dimdai dari awal penyusunan anggaran, tetapi dari draf yang disusun oleh eksekutif sehingga dalam pembahasan di DPRD kadang-kadang tertiinda sementara intinya diadakan peninjauan lokasinya khususnya untuk penerimaaand an belanja pembangunan.

The research was an internship report aimed to evaluate preparation process of regional budget using comparative study of 1998/1999 budget and of 200 1 budget in Takalar regency Variables used were income, routine expenditure, and development expenditure of Takalar regency. Regional Income and Budget (APBD) of Takalar regency was annual plan of government prepared using Vision, Mission, and Strategy stated within Regional Development Program, as the bases. Regional budget was dm'ved from piiblic fund utilized for the sake of public welfare. To this purpose, such prepamtion should involve stakeholders, i.e. publics, legislative and executive agencies, that the budget would be in accordance with public needs. Regional budget was prepared by involving the centre of responsibility, i.e. the Head of Office / of Working Units, in combination with top-down and bottom-up approaches and with the emphasis on transparency and accountability elements. Results concluded that the instructions of higher authority and the role of executives (executive budget committee) had still put their domination on the process of budget preparation. Regional Legislative Assembly (DPRD) had not playea their roles since the earlier stages of budget preparation, rather it was the Executives who prepared the draft. Hence, during sessions, the Assembly somet.times performed temporary cancellation for the sake of site-observation, particularly for development income and expenditure

Kata Kunci : Manajemen Anggaran,Proses Penyusunan