PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERHADAP PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PBPNS) PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DI YOGYAKARTA

NOVITASARI EFIANA ROSE, Murti Pramuwadhani Dewi, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang mengakibatkan terjadinya penumpukan tenaga kerja di wilayah tertentu. Rekrutmen terhadap PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tingginya jumlah kebutuhan pegawai. Pada prakteknya, pelaksanaan perjanjian kerja terhadap pegawai masih banyak yang belum memenuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, disamping itu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh LPP RRI dalam mengadakan perjanjian kerja dengan PBPNS adalah Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja terdapat beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti tidak adanya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan adanya peraturan yang jelas dan terperinci berkaitan dengan hak-hak PBPNS yang bekerja di LPP RRI.

The rapid population growth has a variety of consequences. On the demographics of Indonesia, it creates an imbalanced population density, while on the employment sector, the availability of employees is limited in certain areas and excessive in other areas. The government creates fixed-term employment contracts as an anticipation to the needs of employees that they encountered. In practice, the implementation of such method does not satisfy the law and regulations, in this case, the law no. 13 of 2003 on employment. In this legal research, the Author focuses on the implementation of fixed-term employment contracts on Non Civil Servant Employees in Public Radio Broadcasting Institution of the Republic of Indonesia (LPP RRI) in Yogyakarta. This legal research is a descriptive analysis using empirical juridical approach. In addition to the data obtained through library and field research, then the data would be analyzed qualitatively. The Author discover that the legal consideration on fixed-term employment contracts in LPP RRI is the Regulation of the Director of Public Radio Broadcasting Institution of the Republic of Indonesia no. 1 of 2013 on Non Civil Servant Employees, which contain several things that does not satisfy the regulations stipulated in law no. 13 of 2003 on employment, such as there are no severance package, gratuity, compensation given to the Non Civil Servant Employees and the existence of certain regulations written in detail concerning the rights of Non Civil Servants Employees who work in Public Radio Broadcasting Institution of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : perjanjian kerja, pegawai, PKWT