peran dewan kehormatan ikatan notaris indonesia dalam penegakan kode etik notaris di kota yogyakarta

DENNY KHARISMA ATMADJA, prof dr tata wijayanta

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitianinibertujuanuntuk mengkaji bagaimana peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menegakkan Kode Etik Notaris di Kota Yogyakarta setelah adanya Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN), dan kewenangan Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bersalah setelah dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan bersumber dari bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Cara dan alat mengumpulkan data sekunder menggunakan metode dokuemntasi dengan alatnya studi dokumentasi. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan alatnya pedoman wawancara. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi INI masih mempunyai peranan dalam penegakan Kode Etik terhadap Notaris di Kota Yogyakarta setelah adanya UUJN, dimana penegakan Kode Etik Notaris secara internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan, sedangkan secara ekternal yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan jabatannya dilakukan oleh MPD. Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta masih mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bersalah setelah dijatuhi sanksi oleh MPD, dimana berdasarkan Anggaran Rumah Tangga INI Pasal 19 ayat (8) diberikan sanksi berupa peringatan baik secara lisan dan tulisan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris secara internal. Kendala-kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan INI dalam penegakan Kode Etik Notaris di Kota Yogyakarta adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap suatu kebiasaan oleh para Notaris, pemahaman yang kurang tentang KodeEtik, adanya rasa sungkan pada sesama rekan seprofesi untuk menegur atau menjatuhkan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1.Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta memiliki peran secara internal untuk menegakkan Kode Etik Notaris yang bernaung di INI Kota Yogyakarta dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pembenahanNotaris di Kota Yogyakarta. 2.Notaris yang melanggar Kode Etik dan telah diberikan sanksi oleh MPD Kota Yogyakarta maka Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta tidak lagi menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan karena kewenangan MPD lebih luas dan tinggi dibandingkan kewenangan Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta. Oleh karena itu disarankan: 1.Dewan Kehormatan INI Kota Yogyakarta perlu senantiasa mengendepankan rasa keadilan dan tidak membeda-bedakan Notaris yang satu dengan yang lain. 2. MPD Kota Yogyakarta perlu senantiasa menjunjung tinggi objektivitas dan keadilan dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang bersalah.

This study aims to examine how the role of the Honor Council of the Indonesian Notaries Association in enforcing the Code of Notaries in Yogyakarta after the Notary Act, and the authority of the Honor Council of the city of Yogyakarta sanction members who were convicted after being dropped sanctioned by the Regional Supervisory Council of Yogyakarta and the constraints faced what Honor Council in the enforcement of the Code Notary in the city of Yogyakarta. This research is normative, where the data used are secondary and primary data. Secondary data was obtained from the research literature and derived from primary legal materials, secondary and tertiary. Ways and means of collecting secondary data using methods documentation the study documentation tool. Primary data was collected by means of interviews with the appliance interview guides. Overall the data obtained and analyzed qualitatively. Results showed that organizations still have a role in enforcing the Code of Ethics of the Notary in Yogyakarta after the Notary Act, where the enforcement of the Code Notary internally performed by Honor Council, while the external is related to the Notary and his behavior conducted by the Regional Supervisory Council. Honor Council of Yogyakarta still has the authority to impose sanctions on members who were convicted after being sanctioned by the Regional Supervisory Council, which is based on the Indonesian Notaries Association Bylaws Article 19 (8) liable to a warning given both orally and in writing in violation of the Code as a Notary Public internally. The constraints faced by the Honor Council enforcement Notary Code in the city of Yogyakarta are violations that occurred was considered a habit by the Notary, lack of understanding of the Code of Conduct, a sense of reluctant to fellow colleagues to reprimand or impose sanctions.Based on the results of the study concluded that: 1. Honor Council of Yogyakarta has a role internally to enforce the Code of Conduct that shelter Notary of Yogyakarta and to provide guidance, supervision and improvement of a notary in the city of Yogyakarta. 2. Notary who violate the Code of Conduct and have given sanction by the Regional Supervisory Council of Yogyakarta. Honor Council to impose sanctions no longer relevant due to the authority Regional Supervisory Council wider and higher than the authority of the city of Yogyakarta Honor Council. It is therefore recommended: 1. Honor Council of Yogyakarta should always to fronted sense of justice and does not discriminate Notary with each other. 2. Regional Supervisory Council of Yogyakarta need to always uphold objectivity and fairness in giving sanction to the Notary guilty.

Kata Kunci : Honor Council of the Indonesian Notaries Association, Regional Supevisory Council of the Indonesian Notaries Association, Notary Code of Ethics