Evaluasi proses penyusunan dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Pemerintah daerah Kabupaten Kupang

LAY, Ritha Esany Hermintje Welhelmina, Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Penelitian yang dilakukan dengan judul Evaluasi Proses Penyusunan dan Alokasi Angpan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerhtah Daerah Kabupaten Kupang bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan evaluasi alokasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk belanja birokrasi dan belanja pelayanan publik. Evaluasi proses penyusunan dan alokasi anggaran ini dikaitkan dengan paradIgma baru pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para nara sumber yang terkait dengan penelitian ini sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 199811999 - 2001 dan dokumen hasil proses perenCanaan pembangunan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk evaluasi proses penpunan Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Comparative Budget Statement (CBS) untuk evaluasi Anggaran Belanja. Variabel yang digunakan adalah Anggaran Belanja Daerah, Belanja Ruth dan Belanja Pembangunan serta biaya/belanja birokrasi dan biayahelanja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom-up dan pendekatan topdown dan pada,proses tersebut pibak eksekutif telah melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh-tokoh masyaralcat, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak Perguruan Tinggi saat kegiatan Rapt Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Tingkat 11. Untuk proses penyusunan anggaran, belum semua anggota yang terkait dalam Tim penyusun APBD terlibat secara aktif, peranan DPRD dalam proses penyusunan anggaran dimdai dari hasil draft yang telah disusun oleh pihak eksekutif bukan sejak a d penpunan anggaran, alokasi anggaran belanja pembangunan sebagian besar didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil Rakorbang. Sedangkan dari sisi alokasi Anggaran Belanja Daerah dilihat berdasarkan biaya pelayanan maka dari jumlah rata-rata Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.108 milyar lebih, dialokasikan pada biayalbelanja pelayanan publik rata-rata sebesar Rp.75 milyar lebih atau 69,64% sedangkan pada biayahelanja birokrasi rata-rata sebesar Rp.33 milyar lebih atau 30,36%. Dengan demikian sebagian besar Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dialokasikan pada biayhlanja pelayanan publik.

A research carried with title of The Evaluation of Arrangement Process and District Revenue and Expense Budget Allocation (APBD) in District Government of Kupang Regency was aimed to evaluate the arrangement process of District Revenue and Expense Budget (APBD) and to evaluate the allocation of Expense Budget in District Government of Kupang Regency for the bureaucratic expense and public service expense. The arrangement process evaluation and the budget allocation were related to the new paradigm in district financial management. The data used in this research was primary and secondary data. The primary data was obtained fiom the interview with the sources related with this research, while the secondary data was obtained through studying the data of District Revenue and Expense Budget (APBD) in Kupang Regency in the Budgeting year of 1998/1999 - 2001 and the document result document of the development planning. The analysis equipments used were descriptive analysis for the arrangement process evaluation of District Revenue and Expense Budget (APBD) and Comparative Budget Statement (CBS) for the evaluation of Expense Budget. The variables used were District Expense Budget, Routine Expense and Developmental Expense, and bureaucratic costlexpense and public service costlexpense. The result of the research showed that in the budget planning process in the District Government of Kupang Regency was carried out through the use of bottomup approach and topdown approach. And, in, the process, the executive party has involved District Representatives Council (DPRD), society’s figures, Society’s Selffunded Institution (LSM) and High Education Level in the Developmental Coordination Meeting (Rakorbang) Level 11. For the budget arrangement process, not all members involved in the APBD arrangement team, were involved actively, the role of DPRD in the budget arrangement process was started fiom the drafl result, which had been set by the executive party, not from the early time of budget arrangement, most of the allocation of developmental expenses budget was based on the society’s aspiration, poured in the result of Rakorbang. while, fiom the side of District Expense Budget Allocation, it was seen based on the service cost. Thus fiom the average number of District Expense Budget of more than Rp. 108 billion, was allocated in the public service costlexpense in average of more than Rp 75 billion or 60.64 %. While, in the bureaucratic cost/expense, in average it was of more than Rp 33 billion or 30.36%. Therefore, most of the District Expense Budget in District Government of Kupang Regency was allocated in the public service costlexpense

Kata Kunci : Manajemen Anggaran, Proses Penyusunan dan Alokasi, The Evahation of arrangement process, the allocation of district’s budget.