Evaluasi Implementasi Pasal 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi Terhadap Persyaratan dan Tata Cara Penghunian di Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Grha Bina Harapan)

MARIA PUTRI E L, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pasal 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2013 (pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009) dalam menjamin tercapainya tujuan dan sasaran utama dari pembangunan rusunawa di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari proses implementasi Pasal 10 Perwal No. 86/2013 tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Grha Bina Harapan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama, yaitu Kepala UPT Rusunawa Kota Yogyakarta, Koordinator Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Grha Bina Harapan, serta sepuluh orang penghuni Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Grha Bina Harapan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan dua variabel pengukuran yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yaitu dari sisi proses dan dari sisi pencapaian tujuan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 10 Perwal No. 86/2013 dalam menjamin tercapainya tujuan dan sasaran utama dari pembangunan rusunawa tidak efektif. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya beberapa kasus pelanggaran sebagai akibar dari tidak terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana tertulis dalam Pasal 10. Penyebab dari ketidakefektifan implementasi Pasal 10 ini selanjutnya dianalisis menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling dominan sebagai penyebab dari ketidakefektifan implementasi Pasal 10 adalah faktor sumberdaya, di mana masih berada dalam tahap peralihan fungsi dan wewenang. Selain ketiga faktor tersebut, ada faktor lain yang juga menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi Pasal 10, yaitu adanya kepentingan bisnis dari pihak pengelola.

The purpose of the study is to determine the effectiveness of Article 10 of Yogyakarta Mayor Regulations No. 83 of 2013 (replacement of Yogyakarta Mayor Regulations No. 44 of 2009) in ensuring the main goals and objectives of the construction of Rental Public Housing (RPH) in the city of Yogyakarta. In addition, this study also aims to determine the factors that affect the success or even the failure of the implementation of Article 10 of Yogyakarta Mayor Regulations No. 86/2013. This study is a descriptive qualitative research. The objects of this research are Cokrodirjan RPH and Grha Bina Harapan RPH that are managed by the Government of Yogyakarta. Data retrieval techniques that used here are interviews with key informants, the Head of Yogyakarta Rental Public Housing, Coordinators of Cokrodirjan RPH and Grha Bina Harapan RPH, and ten occupants of Cokrodirjan RPH and Grha Bina Harapan RPH. The results of this study indicated that the measurement is based on two variables proposed by Merilee S. Grindle, in terms of process and achieving the goal, it can be concluded that the implementation of Article 10 of Yogyakarta Mayor Regulations No. 86/2013 in ensuring the attainment of the objectives and the main goals of rental public housing development is ineffective. This is based on the discovery of several cases of violations still as the affect of non-fulfilled requirements as stated in Article 10. The cause of the ineffectiveness of the implementation of Article 10 was subsequently analyzed using three factors that affect the implementation of the policies that advanced by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. Amongthese three factors, the most dominant factor causing the ineffectiveness of the implementation of Article 10 is resources, that still intransition stage of functions and authority. In addition, there is other factors that also causing the inefficiency in the implementation of Article 10, that are the business interests of the manager.

Kata Kunci : Evaluasi implementasi, efektivitas, kebijakan