Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Konteks Penannggulangan Kemiskinan (Studi Kritis Menguak Penyebab Kegagalan Kebijakan PKH dalam Menanggulangi Kemiskinan berdasarkan Pengelolaan Bantuan oleh Peserta PKH, di Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul

FIRSTIAN BINTORO ABDI, Drs. Suparjan, M.Si

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

Kebijakan PKH merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang masuk dalam pengawalan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Kebijakan ini menjadi bagian dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih sistematis, dengan harapan angka kemiskinan dapat turun lebih drastis. PKH yang telah berjalan lebih dari tujuh tahun ini ternyata belum memberikan dampak positif dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang masih begitu tinggi di negeri ini. Kabupaten Gunungkidul sendiri merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kebijakan PKH yang telah diberlakukan sejak tahun 2008 di wilayah ini belum dapat melepaskan predikat Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten termiskin di Provinsi DIY. Desa Nglegi, Kecamatan Patuk merupakan salah satu desa yang telah mendapat bantuan PKH sejak tahun 2008, namun hingga kini ternyata jumlah peserta tidak mengalami penurunan, bahkan keadaan mereka terlihat tidak mengalami perubahan. Hal inilah yang melandasi penelitian ini untuk mengupas lebih jauh terkait peran kebijakan PKH dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori perangkap kemiskinan dari Chambers yang berisikan beberapa poin yang menyebabkan masyarakat sulit keluar dalam belenggu kemiskinan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model pemilihan sampel secara purposive sampling. Jumlah sampel sendiri ditetapkan berjumlah 19 responden yang terdiri atas peserta PKH, pendamping, dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil dari temuan yang peneliti dapatkan, bawasannya ketidakefektfian PKH dalam penanggulangan kemiskinan ternyata tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dalam tataran implementasi, melainkan terdapat kelemahan dari sisi peserta yang belum mampu mengoptimalkan bantuan pemerintah dengan optimal. Uang lebih yang mereka peroleh banyak yang mereka alokasikan untuk membayar hutang, biaya sosial, dan juga biaya tidak produktif lainnya. Di sisi lain kapasitas mereka juga belum memadai dalam memanajemen bantuan PKH untuk meningkatkan produktivitas ekonomi rumah tangga. Alhasil, hal ini menyebabkan mereka terjerembab dalam perangkap kemiskinan, meski telah mendapat bantuan pemerintah.

PKH policy is one of several policies included in the program TNP2K (National Team to Accelerate Reduce Poverty). This policy became part of the government's efforts to tackle poverty more systematically, in the hope of poverty rate would drop dramatically. PKH who had implemented more than seven years this has yet to have a positive impact in reducing poverty. It can be seen from the level of poverty is still so high in this country. Gunungkidul Regency is one of the areas with poverty rates are quite high. PKH policy which has been implemented since 2008 in this region has not been able to let go of Gunungkidul title as one of the poorest districts in the Province of Yogyakarta. Nglegi Village, District Patuk is one of the villages that have received help PKH since 2008, but until now the number of participants does not decline, even the condition they were seen unchanged. This is what underlies this study to further explore related policy role in poverty reduction. This study uses a poverty trap theory of Chambers which contains several points that cause people to tough it out in the shackles of poverty. The method used is a qualitative research model with sample selection by purposive sampling. The number of samples own set totaling 16 respondents consisting of PKH participants, facilitators, and the village government. Based on the results of the findings of the researchers get, that failure PKH in poverty reduction was not only due to weaknesses in the implementation, but there is the disadvantage of the participants who have not been able to optimize government aid to improve welfare. They get more money allocated to pay debts, social costs, and also the cost of other unproductive. On the other hand they are also inadequate capacity in management of PKH aid to improve the productivity of the household economy. As a result, it causes them to fall into the trap of poverty, despite earn government assistance.

Kata Kunci : Kebijakan, kemiskinan, dan PKH