PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

ASHFA AZKIA, Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Informasi publik disampaikan oleh badan publik yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan badan publik. Setiap badan publik wajib menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Mahkamah Agung merupakan badan publik, menjamin keterbukaan informasi publik di badan peradilan termasuk pengadilan agama dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi publik di pengadilan. Maka dari itu untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi perlu ada penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan surat keputusan nomor 1-144/KKMA/SK/I/2011 di Pengadilan Agama Sleman dan kendala yang menjadi hambatan, penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan surat keputusan tersebut belum terlaksana , karena data rekap akses informasi sudah lama tidak diperbaharui, dan petugas informasi tidak mengetahui format tentang daftar informasi pubik yang seharusnya semua pelaksana pelayanan informasi mengetahui hal tersebut. Maka seharusnya Ketua Pengadilan Agama Sleman melakukan kontrol secara berkala terhadap informasi publik dan sosialisasi kepada pelaksana pelayanan informasi.

The public information from public institution is obligate with the activity in implementation of public institution. Every public institution must extend information to the citizen. Mahkamah Agung as the public institution, ensure about the openness of public information in court institution included religion of court and published The Decree Of The Chairman Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesian Number 1-144/Kma/Sk/I/2011 On Guidelines For Public Information Service In The Court. Therefore to know about realization and problems that faced, the writer observe about how the realization about The Decree Of The Chairman Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesian Number 1-144/Kma/Sk/I/2011 On Guidelines For Public Information Service In The Court and the trouble that become obstacle. This paper is using empiris approach. The result is show about the implementation of decision letter that it is not realization. Because the recapitulation data of access information is not active, and the employee does not understand the form about pubic information list that all employee must knowing about it. So, the chief of religion court must control in a periodic manner to the public information and socialization to the employees of information public.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Empiris, Informasi, Pengadilan, Surat Keputusan / openness of public information, empiris, information, the court, decision letter