SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN DENGAN CARA LELANG PADA BARANG MILIK NEGARA NON TANAH DAN BANGUNAN DI BALAI KULIT, KARET, DAN PLASTIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DWI ARI WICAKSONO, Drs. Herman Legowo, M.Si., Ak., CA.

2016 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Penghapusan dengan Cara Lelang Pada Barang Milik Negara Non Tanah dan Bangunan di Balai Kulit, Karet, Dan Plastik Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penyesuaiannya dengan cara membentuk Tim Internal. Balai Kulit, Karet, dan Plastik Daerah Istimewa Yogyakarta (BBKKP) sendiri merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang industri kulit karet dan plastik dibawah Dinas Perindustrian. Banyaknya barang-barang yang terdapat di BBKKP menuntut adanya pengelolaan yang baik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Narasumber yang diwawancara adalah karyawan yang bertugas mengurus BMN. Berdasarkan hasil penelitian, penulis membandingkan Peraturan Mentri Keuangan no 50/PMK.06/2014 dengan proses yang dilakukan BBKKP dalam penghapusan BMN dengan cara lelang. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa BBKKP telah melakukan proses penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan penyesuaian dengan cara membentuk tim internal. Meskipun sudah sesuai dengan aturan BBKKP masih mendapati beberapa kendala dalam kepengurusan penghapusan Barang Milik Negara. Dari sinilah pejabat instansi terkait penghapusan BMN diharapkan mampu bekerja sama agar pengurusan penghapusan BMN lebih efisien dimasa mendatang.

This study was conducted to determine how the Systems and Procedures for Removal of the Auction Non On State Property Land and Building in the Central Leather, Rubber, Plastic Yogyakarta, as well as the adjustment by forming the Internal Team. Hall Leather, Rubber and Plastics Jogjakarta (BBKKP) is itself a government agency engaged in the leather industry of rubber and plastics under the Department of Industry. The number of items contained in BBKKP requires good management. In this study, the authors used the interview method and observation. Resource persons interviewed employees who are in charge of BMN. Based on the results of the study, the authors compared the Minister of Finance Regulation No. 50/ PMK.06 / 2014 with BBKKP process undertaken in the removal of BMN. From these studies showed that BBKKP been doing the removal process in accordance with applicable regulations, and make adjustments by establishing an internal team. Although it is in conformity with the rules BBKKP still find some problems in the management of the abolition of the State Property. From this agency officials regarding the removal of BMN are expected to work together to ensure the maintenance of the elimination of BMN more efficiently in the future.

Kata Kunci : BMN, BMN Non Tanah dan Bangunan, Penghapusan BMN, Lelang BMN.