PEMBATASAN HAK KASASI DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENCARI KEADILAN DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

AGUS BUDI SUSILO, Prof. Dr. Muchsan, SH ; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Peradilan TUN mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Khusus mengenai upaya hukum kasasi, semenjak diberlakukannya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA, ditentukan bahwa tidak semua sengketa TUN dapat diajukan upaya hukum kasasi. Dengan adanya pembatasan upaya hukum kasasi ini, menimbulkan permasalah hukum bagi pencari keadilan. Terutama, terkait dengan hak-hak pencari keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pembatasan hak kasasi dan konsekuensi hukum bagi pencari keadilan dalam sistem Peradilan TUN. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mengidentifikasi, mendeskripsi, dan mengevaluasi pengaturan maupun pelaksanaan pembatasan hak kasasi dalam sistem peradilan TUN di Indonesia, kaitannya dengan keadilan prosedural dan keadilan substansial; 2) menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pembatasan hak kasasi dalam sistem Peradilan TUN dan konsekuensi hukumnya bagi pencari keadilan; dan 3) mencari solusi untuk menemukan bentuk pengaturan kriteria pembatasan hak kasasi dalam sistem peradilan TUN guna dalam pelaksanaannya memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan sesuai prinsip keadilan prosedural dan keadilan substansial. Sifat penelitian ini adalah menekankan pada pendekatan yuridis normatif, sedangkan pendekatan empiris dilaksanakan hanya sebagai sarana yang membantu dan melengkapi penulisan yuridis normatif ini. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari : data primer, berupa informasi dari responden, yaitu aparatur penegak hukum yang terkait dengan pengaturan maupun penanganan perkara pembatasan hak kasasi di lingkungan Peradilan TUN, dan para pihak yang pernah terkena ketentuan pembatasan hak kasasi tersebut (menyesuaikan kebutuhan penelitian ini). Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, meliputi : peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, putusan dan penetapan pengadilan, dan literatur terkait permasalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, pengaturan maupun pelaksanaan mengenai pembatasan hak kasasi dalam sistem peradilan TUN belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural dan keadilan substansial. Kedua, terdapat adanya hambatan dalam pengaturannya, yaitu norma tersebut bersifat multitafsir, adanya inkonsistensi pengaturan pembatasan hak kasasi, dan pengaturan hukum acaranya hanya sebatas pada peraturan kebijakan. Adapun hambatan berupa pelaksanaan yaitu tidak adanya struktur dan tidak jelasnya mekanisme penanganan perkara yang terkena pembatasan hak kasasi, dan kurang berperannya yurisprudensi terhadap objek sengketa yang terkena pembatasan hak kasasi. Ketiga, langkah hukum agar pengaturan dan pelaksanaan pembatasan hak kasasi memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, yaitu responsif terhadap perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan; perlu dibentuk lembaga pembatasan hak kasasi yang memberikan akses keadilan; MA diberi kewenangan untuk menentukan layak atau tidaknya perkara yang dapat diajukan upaya hukum kasasi dengan tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan; dan perlu adanya paradigma baru dalam berproses atau beracara di peradilan TUN.

Administrative court recognizes legal remedy such as appeal, cassation, and petition for reconsideration. In cassation particularly, it has been determined by the enactment of Article 45A (2) c Supreme Court Act that not all state administrative disputes can be submitted through cassation. This is seen as a limitation which causes legal problems to justice seekers. The main problem is related to the rights of justice seekers. This research is performed to examine restrictions on the right of cassation and the legal consequences for justice seekers in the system of administrative court. The objectives of this research are: 1) to identify, to describe, and to evaluate the implementation of the regulation and limitation of the right of cassation in the system of administrative court in Indonesia, and its relationship with procedural and substantial justice; 2) to analyze and evaluate the factors which become barriers to the implementation of restrictions on the right of cassation in the system of administrative court and legal consequences for justice seekers; and 3) as solutions to find the form of criteria setting to the restriction of the cassation right in the system of administrative court and the implementation to provide legal protection for the seeker of justice according to the procedural and substantial justice principles. This academic writing emphasizes on normative juridical approach. To help and complement this normative juridical writing, the author uses empirical approach. Data used in this research consist of: primary data, such as information from respondents coming from law enforcement officials in administrative court which related to cases of the cassation right restriction of in the administrative courts, and the parties which have been exposed to the provision of the cassation right restriction (adjusting the needs of this research). The author also uses the documentations in the form of laws, regulations, internal rules policies, decisions and stipulations of the administrative court, and literatures which are related with this research problems as secondary data. The result of this research concludes several important points. First of all, the arrangement and the implementation of the cassation right restriction in the system of Indonesian administrative court has not been in line with the principles of procedural and substantial justice. Secondly, the arragemeng of the norm is exposed to several problems such as multiple interpretations which then hinder its arrangement and become the obstacle, inconsistency in arranging the cassation right restriction, and the rule is only limited to procedural law on regulatory policy. And then, the problem is also exposed in the implementation aspect such as poor structures and mechanismsin handling the cassation rights restrictions, and also the role of jurisprudence which is still low for the object of disputes which is exposed to the cassation right restriction.Thirdly, in order to provide legal protection for the justice seekers, the arrrangement and implementation of restrictions on the cassation right should be responsive to the embodiment of justice which are quick, simple, and inexpensive. Thus, it is necessary to establish restrictions on the cassation right institutions that provide access to justice; Supreme Court should be given the authority to determine whether or not a case can be filed cassation by not attached to the legislation; and the need for a new paradigm in the proceeding or judicial proceedings in administrative court.

Kata Kunci : Pembatasan Hak Kasasi, Sistem Peradilan TUN., restrictions on the right of cassation, the system of administrative court.