Laporkan Masalah

HARMONI PATRON KLIEN: STUDI HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT BADUY

ARDIANSYAH BAHRUL A., Hasrul Hanif, S.I.P., M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Selama ini negara dan masyarakat adat identik dengan hubungan yang konfliktual, terutama selama Orde Baru dimana negara melakukan marginalisasi melalui kebijakannya. Namun hal tersebut berbeda dengan hubungan masyarakat adat Baduy. Justru hubungan negara dan masyarakat adat Baduy terlihat sangat harmonis, tidak ada sejarah hubungan konflik diantara keduanya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaaan Bagaimana pola hubungan masyarakat adat Baduy dan Negara dalam konteks Otoritarianisme Orde Baru dan Pasca Otoritarianisme? Hubungan negara dan masyarakat adat Baduy dalam tulisan ini dikerangkai melalui pola hubungan patron klien. Kesesuaian syarat yang diberikan James C. Scott membantu mendeskripsikan hubungan keduanya. Studi kasus dengan corak kualitatif menjadi dasar dalam metode penelitian ini, sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban. Hubungan masyarakat adat Baduy dengan negara telah terjalin sejak lama, Baduy mulai menjalin interaksi dengan tata pemerintahan yang lebih dominan sejak Kesultanan Banten. Hal ini yang nampaknya membuat mereka percaya diri dalam melakukan interaksinya dengan negara selama Orde Baru. Beberapa hubungan dengan tata pemerintahan pra negara modern justru membantu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial politik selama Orde Baru. Tradisi adat Seba dan Jaro Pamarentah merupakan salah satu hasil dari hubungan masyarakat adat Baduy sebelum Orde Baru. Selama Orde Baru masyarakat adat Baduy dan negara menjalin hubungan harmonis karena ikatan patron klien. Selama ini hubungan yang dibangun oleh masyarakat adat Baduy cenderung mengikat, hubungan tersebut berdasarkan perhitungan sumber daya yang dimiliki negara. Negara sengaja dijadikan Patron untuk mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup adat secara hukum formal. Biasanya dalam hubungan patron klien didasari oleh motif ekonomi tapi tidak dengan masyarakat adat Baduy, mereka lebih menitik beratkan pada interaksi secara hukum formal. Meskipun kemudian dalam perjalanannya masyarakat adat Baduy mengalami intimidasi dan marginalisasi melalui desaisasi dan pembangunanisme. Pasca Orde Baru hubungan masyarakat adat Baduy dengan negara sedikit berubah. Asas desentralisasi dan pembagian kekuasaan sedikit banyak mempengaruhi hubungan negara dan masyarakat adat, tetapi pola hubungan patron klien tetap dipertahankan. Pasca Orde Baru dalam hubungan patron klien, negara tidak lagi bersifat tunggal karena tata pemerintahan yang baru telah mengakui kehadiran pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan kepada daerah ternyata memberi keuntungan bagi Baduy, melalui Peraturan Daerah No 32 Tahun 2001 masyarakat adat Baduy mendapatkan pengakuan dari negara. Akan tetapi reformasi belum benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat Baduy, meskipun telah diakui melalui peraturan daerah negara masih menjadikan masyarakat adat Baduy sebagai objek wisata.

During this time the state and indigenous peoples is identical to the conflict relationship, especially during the New Order in which countries do marginalization through policies. But it is different from the indigenous peoples Baduy relations. Exactly the relationship between the state and indigenous peoples Baduy looks very harmonious, there is no history of the relationship of conflict between them. Based on this background, this study tries answering questions, How is the relationship patterns of indigenous peoples Baduy and the State in the context of the New Order authoritarianism and Post authoritarianism? Relationship between the state and indigenous peoples Baduy in this paper framed through a pattern of patron-client relationship. Suitability requirements given by James C. Scott helps describe their relationship. A case study with qualitative patterns form the basis for this research method, which is expected to find the answers. The relation of Indigenous peoples Baduy with the state was begun since a long time ago. The Baduy began to establish interaction with governance is more dominant since the Sultanate of Banten. This is what seems to make them confident in doing its interaction with the state during the New Order. Some relationships with pre-modern state governance, helped them prepare for the socio-political changes during the New Order. Seba and Jaro Pamarentah as the indigenous tradition, is one result of the relationship of indigenous peoples Baduy before the New Order. During the New Order, indigenous peoples Baduy and state had a harmonious relationship because of patron-client ties. During this time a relationship built by the indigenous peoples Baduy tend to bind, the relationship is based on the calculation of the resources owned by the state. State deliberately used as Patron to get a guarantee the survival of indigenous formal legal basis. Usually in a patron-client relationship is based on economic motives but not by indigenous peoples Baduy, they are more focused on the interaction of formal legal basis. Though later in his journey indigenous peoples Baduy intimidation and marginalization through village-ization and developmental-ization. In the Post-New Order, indigenous peoples Baduy relations with the country had a little changed. The principle of decentralization and power sharing to some extent affect the relationship between the state and indigenous peoples, but the pattern of patron-client relationship is maintained. In the patron-client relationships in Post-New Order, the state is no longer as one and only power, because the new government have acknowledged the presence of the local government. The division of powers to the regions turned out to benefit the Baduy, through the Regional Regulation Number 32 of 2001 indigenous peoples Baduy to gain recognition from the state. But the reforms have not really accommodate the needs of indigenous peoples Baduy, although it has been recognized through local regulations state still makes indigenous peoples Baduy as a tourist attraction.

Kata Kunci : Hubungan Masyarakat Adat dan Negara, Masyarakat Baduy, Orde Baru, Pasca Orde Baru, Patron-Klien

  1. S1-2016-317992-abstract.pdf  
  2. S1-2016-317992-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-317992-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-317992-title.pdf