MANAJEMEN PASCA KONFLIK (MENJAGA DAN MEMBANGUN PERDAMAIAN JANGKA PANJANG) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NICO OKTARIO ADYTYAS, Dr. Haryanto, M.A.

2016 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Tulisan ini mengkaji bagaimana manajemen pasca konflik yang dilakukan di Lampung Timur. Kajian dalam tulisan ini akan membahas berbagai tahap yang dimulai dari tahap menciptakan perdamaian, menjaga perdamaian, hingga pada tahap membangun perdamaian jangka panjang. Kebanyakan penelitian lain melihat bahwa ketika damai terwujud maka semuanya telah selesai. Pola pikir seperti itu dibeberapa tempat justru dapat menjadi blunder dalam menyelesaiakan suatu konflik secara komprehensif. Dalam penelitian ini berbeda, dimana dalam penelitian ini justru menyoroti dan fokus pada apa yang dilakukan oleh berbagai pihak pasca konflik terjadi, yang tujuan akhirnya adalah menciptakan perdamaian jangka panjang di Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merasa penting untuk mengkaji bagaimana manajemen pasca konflik di Kabupaten Lampung Timur, karena ada beberapa alasan yang membuat hal tersebut menarik, yang pertama adalah penyelesaian konflik antar desa Negara Nabung dan Taman Asri di Lampung Timur merupakan salah satu acuan tata kelola konflik yang baik dalam menyelesaikan konflik berdasar dari apa yang dikemukakan oleh Komnas HAM. Berdasarkan hal tersebut, tata kelola yang baik pada saat penyelesaian konflik, apakah akan berlanjut hingga pasca konflik. Berpijak dari argumen tersebut maka, Pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah: bagaimana manajemen pasca konflik yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian jangka panjang di Kabupaten Lampung Timur? Guna mengolah berbagai data yang didapat demi mendapatkan hasil analysis yang baik, maka dalam penelitian ini menggunakan teori Resolusi konflik (peace making, peace keeping, peace building). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan sudi kasus, guna mengarahkan penelitian agar tersusun dan terencana dengan baik dan sistematis. Temuan penelitian dalam tesis ini adalah, manajemen pasca konflik yang dilakukan guna memutus rantai konflik di Lampung Timur, sudah terencana dan berjalan dengan baik. Dimulai dari proses (peace making) diwujudkan dengan perwujudan ikrar perjanjian damai antara pihak-pihak yang berkonflik, adanya upaya rekonsiliasi dari semua pihak, (peace keeping) terjaganya keadaan aman hingga saat ini, dengan peran aktif yang dimainkan oleh TNI dan pihak Kecamatan. Kemudian (peace building) diwujudkan dalam intensifitas Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang lebih fokus kepada tiga sektor, ketiga sektor tersebut meliputi sektor :ekonomi, pendidikan dan hukum. Ketiga sektor tersebut menjadi fokus utama pembangunan demi mengatasi akar konflik di Lampung Timur. Serta pembentukan lembaga (FKUB ), FKDM dan FPK, sebagai langkah responsif pemerintah dalam mendeteksi konflik sosial di tengah masyarakat. Keberhasilan seluruh rangakaian manajemen pasca konflik masih dominan diperankan oleh negara, dan hal tersebut yang menjadi kelemahan dari manajemen pasca konflik yang dilakukan di Lampung Timur, karena dominasi aktor negara yang begitu kuat, dengan minimalnya melibatkan/pelibatan dari civil society.

This study examines how post-conflict management conducted in East Lampung. This study discusses the various phases starting from peace building, peace keeping, until the phase of building a long-term peace. What most other studies see is that, when peace happen then everything is considered finished. That mindset in some places can exactly be a blunder in resolving a conflict comprehensively. It is different in this study, It actually highlights and focuses on what is done by the various parties after the conflict started, in which the eventual goal is to create long-term peace in East Lampung regency. Researcher believes it is important to examine how the management of post-conflict in East Lampung regency because there are several reasons that make it interesting, the first one is the resolution of conflicts between Negara Nabung and Taman Asri in East Lampung which is one reference of good conflict governance in finishing conflict based on what is proposed by National Human Rights Commission. Based on this, good governance at the time of conflict settlement, whether it will continue to post conflict period. On the basis of this argument, however, a big question in this research is: how post-conflict management performed by various parties in achieving long-term peace in East Lampung Regency? To process a variety of data analysis obtained in order to get the good result, this study uses the theory of conflict resolution (peace making, peace keeping, peace building). This study uses qualitative research and case study approach in order to direct the research to be structured and well-planned and systematic. The findings of the study in this thesis are, post-conflict management is done in order to break the chain of conflicts in East Lampung has been planned and run well. Starting from the (peace making) manifested with an embodiment pledge peace agreement between the parties in conflict, reconciliation efforts of all parties, (peace keeping) the maintenance of a safe condition until today, with the active role performed by the TNI and the Districts. Then (peace building) embodied in intensivity Vision and Mission East Lampung district that is focused on three sectors, these sectors include sectors of economic, educational and legal These three sectorss are the major focus of development in order to overcome the roots of conflict in East Lampung. And the establishment of institutions (FKUB), FKDM and FPK as a measure of government responsiveness in detecting social conflict in the society. The success of the entire set of post-conflict management is still predominantly performed by the state, and it is the weaknesses of the post-conflict management undertaken in East Lampung, due to the dominance of state actors that is so strong, with a minimum involvement from civil society.

Kata Kunci : iniyangbaru123