TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-PROCUREMENT BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2011 DIBANDINGKAN DENGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2010 DI LEMBAGA PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KEPOLISIAN DAERAH - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEPTIAN AJI PRABOWO, DWI HARYATI., S.H., M.H

2016 | Tesis | S2 Hukum

Tinjauan Yuridis Perbandingan terhadap Pelaksanaan E-Procurement berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Dibandingkan dengan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 di Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kepolisian Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta Septian Aji Prabowo Dwi Haryati Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dalam prosedur E-Procurement di LPSE Polda DIY menurut Perkap No. 7 Tahun 2011 dan perbandingannya dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 (beserta perubahannya) dalam mendukung pencegahan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Proses penelitian ini bersifat yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskripsi kualitatif sesuai dengan permasalahan dan teori yang ada. Proses analisis dilakukan terlebih dahulu dengan perbandingan antara Perkap No. 7 Tahun 2011 dan Perpres No. 54 Tahun 2010. Selanjutnya hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang diadopsi ke Perkap No. 7 Tahun 2011 sebagai konsekuensi logis dari Perkap No. 7 Tahun 2011 masih mengadopsi pada Perpres No. 54 Tahun 2010, bukan pada peraturan perubahannya pada Perpres sesudahnya. Pada dasarnya ini merupakan kelemahan dari ketentuan Perkap No. 7 Tahun 2011. Ada beberapa ketentuan Perkap No. 7 Tahun 2011 hampir sama dengan ketentuan pada Perpres No. 54 Tahun 2010, hanya ada sedikit perubahan, terutama dalam konteks penyesuaian dengan obyek E-Procurement di LPSE Polda DIY. Kesimpulannya, proses E-Procurement di LPSE Polda DIY harus secara konsisten dalam pelaksanaannya bisa memenuhi prinsip-prinsip E-Procurement menurut ketentuan dalam Pasal 2 Perkap No. 7 Tahun 2011 dan dapat mencegah penyimpangan KKN bagi pelaku baik itu pengguna, lembaga pengadaan maupun penyedia barang dan jasa di LPSE Polda DIY. Kata Kunci: Pelaksanaan E-Procurement, Perkap No. 7 Tahun 2011, Perpres No. 54 Tahun 2010.

ABSTRACT Normative Review on Comparison of the Implementation of E-Procurement according to the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011 compared with Presidential Decree 54 of 2010 in E-Procurement Institute of Regional Police in Special Region of Yogyakarta Septian Aji Prabowo Dwi Haryati This research aim to analyzed of process in E-Procurement procedures towards E-Procurement Institute of Regional Police in Special Region of Yogyakarta (LPSE Polda DIY) according to the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011 and its comparations with Presidential Decree 54 of 2010 (include its revised) to prevent of corruption, collusion and nepotism. Process of this normative research done through research literature or documents study and interview with the related institutions to get primary and secondary data.Then the data research analyzed in a qualitative description in accordance with problems and theories. Process of analysis done before the first by comparison between the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011 with Presidential Decree 54 of 2010. Next results of analysis became a basic to make conclusion and recommendation. This results of research showed that were several provisions of Presidential Decree 54 of 2010, adopted into the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011 as a consequence of its still adopt on Presidential Decree 54 of 2010, no revisions on regulation afterward. Basically, it is weakness from provisions of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011.There are several provisions of its almost equal to provisions on Presidential Decree 54 of 2010, only a few revision, especially in the context of adjustment with E-Procurement object in LPSE Polda DIY. In conclusion, E-Procurement process in LPSE Polda DIY must consistent in its implementation can apply the principles of E-Procurement according to provisions from article 2 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011 and can prevent of corruption, colussion and nepotism) for suppliers and users of E-Procurement in LPSE Polda DIY. Keywords: Implementation of E-Procurement Procedures, the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2011, Presidential Decree Number 54 of 2010 (included its revised).

Kata Kunci : Pelaksanaan E-Procurement, Perkap No. 7 Tahun 2011, Perpres No. 54 Tahun 2010.