MEWUJUDKAN SISTEM TATA KELOLA TAMAN HUTAN RAYA DI INDONESIA (Analisis Isi Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Tahura)

DONNA SUSANTI, Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

INTISARI Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik berpengaruh terhadap perubahan paradigma pengurusan hutan dan kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi dari yang seluruhnya dikelola pemerintah pusat menjadi pengelolaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui mekanisme desentralisasi. Kebijakan desentraliasi pengelolaan tahura diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan tahura yang efektif. Oleh karenanya menjadi penting dan menarik untuk meneliti sekaligus menjadi tujuan penelitian mengenai bagaimana peraturan perundangan terkait pengelolaan tahura mengatur sistem desentralisasi pengelolaan tahura yang mampu mewujudkan efektivitas pengelolaan tahura di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap peraturan perundangan terkait pengelolaan tahura yang dipandang relevan terhadap penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi teks kualitatif (qualitative content analysis). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan terkait pengelolaan tahura telah mengatur mengenai desentralisasi pengelolaan tahura melalui ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal maupun penjelasnya, meskipun dalam beberapa hal masih belum tercapai kondisi ideal yang diharapkan. Pengelolaan tahura menempatkan prioritas pengelolaan pada tercapainya kelestarian ekosistem dan selanjutnya baru mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tahura secara desentralisasi melalui kerangka devolusi pengelolaan belum didukung ketersediaan anggaran yang memadai, sementara anggaran yang tersedia saat ini tidak memberikan keleluasaan bagi pengelola dalam pengalokasiannya. Keberadaan multi aktor dalam pengelolaan tahura, masih menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor yang dominan dengan kewenangan strategis yang kuat. Upaya pengembangan pengelolaan tahura hanya disusun melalui satu strategi pengelolaan dengan menggunakan sistem blok yang diarahkan untuk pencapaian terhadap tujuan pengelolaan tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tahura belum berjalan dengan optimal. Peraturan perundangan yang ada belum memuat secara terperinci mengenai mekanisme peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tahura. Secara keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan tahura belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih ada tarik ulur kewenangan yang dapat menghambat efektifitas pengelolaan tahura. Kata kunci : analisis isi, desentralisasi, pengelolaan tahura, efektivitas, kelestarian ekosistem, kemakmuran masyarakat, partisipasi masyarakat.

ABSTRACT The shift of governance paradigm from centralized to decentralized has an influenc on the change of forest and conservation areas management paradigm. The management of the conservation areas which formerly are entirely managed by the central governance can be managed by local governance nowdays. Taman hutan raya (tahura) is the only conservation area which is managed by local government through decentralization mechanism. Decentralization policy of Tahura management is expected to attain an effective tahura management. Therefore, it is important and interesting to study how the legislation to be related to the management of tahura, which is organizing the tahura management decentralization system in Indonesia. To achieve the objectives of the study, researcher does a study of the legislation related to tahura management which is considered to be relevant to this study by using qualitative content analysis method. The research result indicates that the legislations that are related to tahura management regulating the decentralization of tahura management through those articles and explanations of the legislations, however in some cases still has not achieved the ideal condition which is expected. The priority of tahura management puts the ecosystem sustainability over the community prosperity. Decentralization of tahura management through devolution mechanism has not been supported by the availability of an adequated budged, meanwhile the present available budget does not provide the flexibility allocation of the budget for local government to manage tahura. Multiple actors concerning in tahura management put the central government as the main actor with a powerful strategic authority. The effort of developing tahura management is arranged through only strategic management using the block system which is directed to attain one specific management objective. Community participation in tahura management has not run optimally. The legislations have not included the detail mechanisms of society participations in tahura management. Overall, the study indicates that the decentralization of tahura management has not comprehensively worked. There is still a tug and pay out of authority which can hamper the effectiveness of the tahura management. Keywords : content analysis, decentralization, tahura management, effectiveness, ecosystem sustainability, community prosperity, community participation

Kata Kunci : analisis isi, desentralisasi, pengelolaan tahura, efektivitas, kelestarian ekosistem, kemakmuran masyarakat, partisipasi masyarakat.