ASPEK PERDATA DALAM PERKARA EKSPLOITASI HUTAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara)

MHD. IKHSAN LUBIS, Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi perdata dalam perkara eksploitasi hutan dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara serta untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang ditemui oleh pemerintah daerah dalam melakukan gugatan perdata pada perkara eksploitasi hutan dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara. Penelitian normatif empiris dilakukan untuk menemukan perbedaan antara aspek normatif dengan kejadian di lapangan. Penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Upaya penerapan sanksi hukum perdata lingkungan sudah dibuatkan segala bentuk peraturan perundang-undangannya baik itu yang terjadi berupa pelanggaran ataupun kejahatannya dan haruslah berjalan berdampingan dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana. Kepada pelaku perorangan ataupun perusahaan dapat dilakukan dengan tindakan berupa upaya preventif (pencegahan) maupun refresif (penindakan). Adapun penerapan sanksi perdata pada perkara eksploitasi hutan dan perusakan lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara yang menjadi studi kasus penelitian yang penulis teliti ini, keputusan Pengadilan Negeri Stabat menyatakan bahwa tergugat diputuskan bersalah dan dikenai sanksi diwajibkan mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Hambatan yang ditemui oleh pemerintah daerah dalam upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum perdata lingkungan adalah: biaya pemerintah daerah dalam penanganan penyelesaian kasus eksploitasi hutan dan perusakan lingkungan hidup sangatlah terbatas, masih timbulnya berbagai macam persepsi antara aparatur penegak hukum dalam memahami serta memaknai aturan hukum yang ada dan apabila suatu lingkungan hidup yang mana komponen di dalamnya telah mengalami eksploitasi dan perusakan, maka sangatlah sulit dan butuh biaya serta waktu yang lama untuk dapat mengembalikannya seperti sediakala.

This research aims to determine how the application of civil penalties in the case of forest exploitation and environmental destruction in Indonesia especially in the Gunung Leuser National Park, Langkat, North Sumatera as well as to identify and assess the obstacles encountered by regional governments in a civil lawsuit in the case of forest exploitation and environmental destruction in Indonesia especially in the Gunung Leuser National Park, Langkat, North Sumatera. The normative empirical research to find difference between the normative aspects of the events of the field. The author conducted research by conducting library research to obtain secondary data and conduct field research to obtain primary data. The data were analyzed qualitatively and the results are presented descriptively. Civil law sanctions efforts already made all forms of environmental laws and regulations whether it happens in the form of a violation or crime and must go hand in hand with state administrative law and criminal law. To the perpetrators of individuals and companies can be made with the actions in the form of preventive measures (prevention) or repressive (prosecution). As for the application of civil sanctions in case of forest exploitation and environmental destruction in Gunung Leuser National Park, Langkat, North Sumatera which became a case study that my researched, the decision of the district court Stabat stated that the defendant was found guilty and sanctioned required to replace the loss and restoration of the environment Gunung Leuser National Park, Langkat, North Sumatera which is based on the provisions of Articles 1243 and 1365 book of civil law. As for the obstacles encountered by local govenments in efforts being made to enforce the civil law environment are: the cost of local goverment in handling the settlement forest exploitation and destruction of the environments is very limited, yet the incidence of various perception among law enforcement officials to understand and interpret the rules of law existing and if an environment in which the components in it have experienced exploitation and destruction, it is difficult and takes costs and a long time to restore it to normal

Kata Kunci : Perdata, Eksploitasi, Perusakan, Lingkungan Hidup, Taman Nasional Gunung Leuser