KEPEMIMPINAN NEGARA KRISIS (KAJIAN LANGKAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE DALAM KONTEKS MASA TRANSISI 1998-1999)

SAYFA AULIYA A, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2016 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Momentum pergantian presiden pada 21 Mei 1998 membawa gegap-gempita dari seluruh masyarakat Indonesia. Demonstrasi yang telah berjalan sejak bulan-bulan sebelumnya, makin meningkat pada Mei 1998, mendapatkan hasilnya. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Jatuhnya Soeharto secara otomatis digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie naik sebagai presiden. Jabatan kepresidenan Habibie pada nyatanya masih menimbulkan ketidakpuasan publik. Sedangkan, kondisi krisis Indonesia yang makin memburuk dampaknya pada multisektor perlu segera dibenahi. Kronologi chaos 1998 membuat kondisi penuh ketidakpastian: baik dari konstelasi politik, kondisi ekonomi, dan masalah-masalah sosial. Di sisi lain, ketidakpercayaan publik membuat pergantian presiden seakan-akan tidak berarti karena gelombang protes masih saja memunculkan demonstrasi. Melihat perihal Habibie, hal yang jarang terjadi adalah pandangan objektif yang menempatkan posisi kepresidenannya pada porsinya, dan bagaimana kondisi 1998-1999 mempengaruhi persepsi publik dalam melihat sosok Habibie dan pemerintahannya. Pada dasarnya, jabatan kepresidenan Habibie adalah sebagai pelaksana tugas. Dengan tuntutan publik yang berkembang saat itu, masa pemerintahan Presiden Habibie bukan berjalan untuk meneruskan periode Soeharto (5 tahun), melainkan hingga Pemilu yang rencananya akan diadakan secepatnya. Tugas kepresidenan Habibie meluas, dari hanya sebagai transisi administratif menjadi transisi politik dan krisis. Terdapat "beban politik" untuk mengantar Indonesia ke demokrasi dan pembenahan krisis. Dalam kebijakan publik (terutama tentang crisis handling), terdapat dua model besar kebijakan, yaitu berbasis waktu/momentum (timeframe) dan berbasis tahapan (phase). Pemerintahan transisi menerapkan keduanya secara bersamaan dalam politik kebijakan desentralisasi yang efektif dalam konteks 1998-1999. Dalam hal ini, masa pemerintahan Habibe terbagi dalam tiga periode (awal, tengah, dan akhir) dengan tiga prioritas tahapan (politik, ekonomi, dan sosial). Deliverabilitas kebijakan adalah inti persoalan bagaimana sebuah pemerintahan melakukan fungsi-fungsinya. Masalahnya, pemerintahan Habibie terbentur legitimasi yang rendah di tingkat publik. Masa awal pemerintahan Habibie dengan prioritas politiknya memiliki fungsi sebagai prakondisi deliverabilitas. Dengan telah terkondisikannya stabilitas di tingkat publik, masa tengah dengan prioritas pembenahan rupiah dapat relatif dilaksanakan dengan lancar. Masa akhir dengan prioritas kebijakan sosial (terutama Timor Timur) dalam kajian ini dilihat sebagai masa akuntabilitas politik Habibie.

Political momentum on May 21, 1998 brings the bells of oproariousity of all Indonesian people. The demonstrations that have been running since the previous months get the result. President Soeharto announced his resignation. The fall of Soeharto is automatically replaced by his vice, B.J. Habibie's rise as president. Habibie presidency, in fact, is still causing public dispute. Meanwhile, the condition of the Indonesian crisis worsening impact on the multisectoral needs. Chronology of 1998's chaos led to uncertainty conditions: political constellation, economy, and social issues. On the other hand, public distrust make the change of president as if by no means due to the wave of protests. See the subjects Habibie, a rare case is an objective view that puts Presidency in its portion. Many variables affect public perception in 1998-1999 about how they see Habibie and his administration. Basically, Habibie's presidency as interim. With growing public demands at the time, the administration of President Habibie not running to continue the Soeharto period (5 years), but up to elections scheduled to be held as soon as possible. Habibie presidential duties expanded, from simply as an administrative transition into the political transition and crisis. There is a "political weight" to usher in Indonesia to democracy and reform crisis. In the public policy (especially on crisis handling), there are two models of policies, which is based on time/momentum and based on phases. Transitional government implement both simultaneously, in a politic of "de-centralization policy" in the context of 1998-1999. In this case, the reign of Habibe divided into three periods (beginning, middle, and end) with three priority stages (political, economic, and social). Policy delivery is core issue of how government performs its functions. The problem is, Habibie government legitimacy hit a low at the public level. The early days of the Habibie government with its political priorities functions as a precondition deliverabilitas. With the stability at the public level, the middle period with economic priority can be implemented smoothly. The end of the social policy priorities (notably East Timor) in this study seen as a time of political accountability Habibie.

Kata Kunci : Habibie, crisis, leadership, legitimacy, politic of policy.