PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGURUSAN PERALIHAN TANAH LETTER C

DENI AGUS SUSANTO, Dr.Sutanto,S.H., M.S.

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian mengenai prinsip kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengurusan tanah Letter C ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana diperlukannya prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu klien terkait dengan pengurusan peralihan tanah yang berstatus Letter C terutama dalam jual beli yang kemudian dilakukan pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian ini dilakukan dengan pedekatan empiris. Peneliti mengumpulkan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang pada suatu transaksi jual beli tanah atas tanah Letter C yang kemudian didaftarkan secara sporadik untuk dibuatkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif tehadap data sekunder yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengurus peralihan tanah Letter C perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Jika tidak Pejabat Pembuat Akta Tanah akan merugikan pihak yang menghadap (subjek hukum) yang tertuang dalam akta serta status objek dalam akta sehingga berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengurusan peralihan tanah Letter C perlu memperhatikan pengurusan di Kelurahan/Desa dan kantor Badan Pertanahan. Prinsip kehati-hatian ini menuntut Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan pengecekan terhadap objek jual beli tanah, isi akta maupun dokumen-dokumen pendukung. Mengingat prinsip kehati-hatian ini mendukung kualitas kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta tanah maupun dalam pelayanan masyarakat karena dengan penerapan prinsip ini akan terhindar dari masalah di kemudian hari, memperjelas status obyek jual beli, menghindarkan kesalahan dalam akta jual beli tanah yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta menciptakan kesesuaian antara isi akta jual beli tanah dengan perbuatan yang terjadi.

This research aims to study the principle of prudence exercised by the officer of land deed in managing property titles of land which fall into Letter C category. The main purpose of this research is to determine the extent of the need for the principle of prudence by the officer of the land deed in helping clients to transfer the ownership status of Letter C property, and legally register the property for the first time. This research was conducted with empiric approach. Researchers collected data by reviewing literature and conducting field studies. The research was conducted in Magelang on a Letter C land transfer transaction which then sporadically registered to obtain land title certificate. This study was analyzed using qualitative data analysis methods on secondary data that has been collected so that the result of this research is descriptive analytical. The research showed that the officer of land deed in managing property titles of land which fall into Letter C category needs to apply the principle of prudence. Inadvertent measure by the officer of land deed could possibly be detrimental to the clients as legal subjects whose names are written in the certificate, resulting in the officer's decreasing credibility & clients' distrust. The application of the principle of prudence needs to consider the administration process in the village officials and the bureau of land management. The principle of prudence demands the officer of land deed to check the object of land sales, the content of the certificate, and the supporting documents. The principle of prudence will increase the quality of work for officer of land deed both in issuing land certificate and providing service to the people as the application of the principle will prevent the future problems, provide clear status for land sales object, avoid mistakes in land sales contract, and ensure the accordance between the content of the land sales contract and the condition as it is.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Prinsip Kehati-hatian, Letter C