Kajian Yuridis Kedudukan Kredit Macet Pada Bank BUMN Sebagai Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

INA R ARIFIN, Dr. Paripurna, S.H. M.Hum., LL.M.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kredit macet pada Bank BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kekayaan Negara yang dipisahkan oleh MK dalam putusan 62/PUU-XI/2013 telah ditafsirkan sebagai rezim keuangan Negara. Hal ini terkait dengan kerugian dalam Bank BUMN yang berasal dari kredit macet. Kredit macet didalam Bank BUMN merupakan ancaman sebagai tindak pidana korupsi menimbulkan dilemma dalam penyaluran kredit. Padahal dalam konteks perbankan, kredit macet sendiri adalah isiko yang diakui oleh perbankan, bahkan secara yuridis-normatif. Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Konsep hukum dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penelitian ini menitikberatkan pada sudut pandang yuridis dan sudut pandang konseptual, sehingga hasil dari penelitian ni akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat diskriptif analitis. Bersifat deskriptif analisistis karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum perbankan dan kredit, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 mengakui prinsip Business Judgment Rule. Hal ini membawa konsekuensi yuridis bahwa kredit macet dalam Bank BUMN yang dapat merugikan keuangan Negara, maka penegak hukum tidak serta merta langsung menyatakan bersalah telah melakukan kerugian keuangan Negara karena didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013 mengakui prinsip Business Judgment Rule. Jika Direksi atau manajemen Bank dalam memberikan kredit telahsesuai dengan aturan bisnis perbankan yang berlaku maka direksi lepas dari tanggung jawab kerugian Negara.

This research aims to know the position of STATE-OWNED banks bad debts can be categorized as the State financial losses of post the ruling of the Constitutional Court the number 62/PUU-XI/2013. The wealth of the country separated by the CONSTITUTIONAL COURT in ruling the 62/PUU-XI/2013telah is interpreted as the financial regime of the country. This is related to the losses in the Bank's BUMN comes from bad credit. Bad credit Bank in STATE-OWNED ENTERPRISES is a threat as a criminal act corruption raises's dilemma in the channeling of credit. Whereas in the context of banking, bad credit risk itself is recognized by banking, even legally-normative. Authors use research methods in library studies or research the juridical normative approach to the concept of law and court rulings which have the force of law, this research focuses on the perspective of juridical and conceptual point of view, so that the results of this research will be presented in an analytical report that is diskriptif. The descriptive nature of the analisistis because of this research are expected to be able to give you an idea thoroughly and systematically about the principles of the law of banking and credit, legal norms, doctrines and laws and regulations pertaining to this research. Based on the results of the research, then the obtained conclusions that the ruling of the CONSTITUTIONAL COURT the number 62/PUU-IX/2013 recognizes the principle of the Business Judgment Rule. This brings the juridical consequences of that bad debts in the STATE- OWNED Bank that can harm the finances of the State, then the law enforcement may not necessarily be directly declared guilty has been doing financial losses in the Country since the ruling of the Constitutional Court the COURT Number 62/PUU-XI/2013 recognizes the principle of the Business Judgment Rule. If the Board of directors or management of banks in providing loans have been in accordance with the applicable rules of the banking business of the Board of Directors then escape from the responsibility of the loss of State.

Kata Kunci : Kredit Macet , Bank BUMN , Kerugian Keuangan Negara , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013