TAMBANG UNTUK KESEJAHTERAAN? Alternatif Model Untuk Memaknai Ulang Kebijakan Pertambangan di Rembang
HENDRA TRY ARDIANTO, Prof. Dr. Purwo Santoso, MA
2015 | Tesis | S2 Politik dan PemerintahanTesis ini merupakan studi kebijakan yang berangkat bukan dari pengamatan atas prosedur maupun kesesuaian antar prosedur, namun lebih pada pengamatan bagaimana berbagai kepentingan berebut makna dalam kebijakan. Studi ini menjadikan kasus konflik kebijakan pertambangan di Rembang sebagai unit analisis. Dengan meminjam analisis wacana Laclau dan Mouffe (2008), penulis melakukan sebuah kajian yang memetakan bagaimana kontestasi wacana berlangsung dalam kebijakan. Adapun wacana kesejahteraan merupakan arena pertarungan makna yang saling diperebutkan. Melalui wacana kesejahteraan, negara hendak membangun hegemoni pembangunan berbasis pertambangan. Untuk mengisi makna tersebut, negara menempatkan mitos tambang untuk kesejahteraan sebagai landasan yang menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang menopang rencana pertambangan. Berangkat dari mitos ini, negara menjahit berbagai makna mengambang agar terjadi sedimentasi wacana kesejahteraan sesuai dengan definisi yang diinginkan negara. Proses tenunan makna itu ditemukan dalam tiga bentuk, yakni praktik pertambangan yang baik adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kesejahteraan, kebijakan yang sesuai prosedur dan kajian ilmiah pasti benar, dan mobiisasi kesepakatan sebagai tanda persetujuan rencana pertambangan. Namun, hegemoni yang dibentuk negara ternyata sangatlah rapuh. Proses jahitan makna yang menopang formasi wacana kesejahteraan menyisakan celah yang menjadi sumber dislokasi sosial dan antagonisme warga. Hal ini terjadi lantaran klaim green industry (yang ramah lingkungan) ternyata menjadi ancaman, baik terhadap alam maupun relasi sosial-kultural yang melekat dalam masyarakat. Selain itu, proses kebijakan yang diklaim pasti benar ternyata memiliki banyak jejak manipulati dan koruptif. Kondisi demikian melahirkan berbagai subversi makna kesejahteraan yang dibentuk negara. Sebaliknya, warga membangun sendiri pendefinisian kesejahteraan melalui jalan hidup dengan bertani. Dari temuan-temuan di atas, ditunjukkan bagaimana sebuah kebijakan tampil tidak dalam bentuk yang netral dan apolitis. Sebaliknya, kebijakan hadir dari kontestasi kepentingan untuk memenangkan hegemoni. Penyimpulan semacam ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh studi kebijakan dengan pendekatan rasional yang mengagungkan kehendak untuk objektif atas dasar analisis yang netral dan tidak berpihak.
This thesis is a policy analysis case study that departing not from observation on procedure or compatibility between procedure, but starting from how a conflict of interest take place on policy process. This study took a mine policy conflict in Rembang as an analysis unit. Using Laclau and Mouffe discourse analysis (2008), I make a study who describe the political contestation on discourse occur in policy. The discourse of welfare is a battle arena that contested. Through discourse of welfare, the state wants to build a hegemony of development based on mining. To fill that meaning, the state put the myths of "mining for welfare" as a basis to justify policies that support mining plan. Through these myths, the state sewing some floating signifier in order to produce sedimentation of welfare discourse so that compatible on state point of view. There are three forms on floating signifiers that I found, (1) mining plan is the best way for welfare, (2) policy in accordance with technocratic and procedure process always is truth, (3) mobilization of the acceptance as a sign of approval of mining plan. However, the hegemony that established by state is very fragile. The articulation practice which sustain the formation of discourse of welfare create a missing link that resulted other articulation from social dislocation and antagonism. It occurs because the declaration of green industry turned out be a threat, especially both nature and socio-cultural relation in people life. In addition, the policy process claimed as truth has been proven a lot of manipulative and corrupt history. These conditions resulted in a movement that attempted subversion on discourse formation previously existing. Instead, citizen build their own definition of welfare through the farming life. According on argument mentioned above, it is shown how a policy never appear in the form of a neutral and apolitical. In contrast, the policy is representation on the fight of meaning to win a hegemony. Such inference can never be done by policy studies with a rational approach that obsessed to will be objective and put analysis on neutral position.
Kata Kunci : Kebijakan, Analisis Wacana, Hegemoni, Laclau dan Mouffe