Implementasi Dialog Otentik dalam Pengelolaan Hutan di BKPH Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

RELA PAMBUDI, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. ; Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M. Agr.Sc.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

INTISARI Perum Perhutani berusaha berkolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan meluncurkan progam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Sampai saat ini perkembangan PHBM sangat beragam, seperti terjadi di BKPH Ngarengan KPH Pati yang pelaksanaannya terhambat karena adanya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan antara masyarakat dan Perhutani. Penelitian ini berusaha mengkaji pelaksanaan PHBM di BKPH Ngarengan dari sudut pandang collaborative policymaking yang dikembangkan oleh Innes dan Booher (2003) serta mencari solusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman kepentingan dan saling ketergantungan antara masyarakat dan Perhutani dalam pengelolaan hutan serta menyusun strategi untuk menciptakan kondisi pengelolaan hutan yang kolaboratif. Penelitian ini dilakukan di BKPH Ngarengan KPH Pati pada bulan Maret � April 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk saling ketergantungan dan ragam kepentingan dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dan Perhutani. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi menuju pengelolaan hutan kolaboratif. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam kepada Petugas Perhutani, pengurus LMDH serta masyarakat. Bentuk kepentingan masyarakat terhadap sumberdaya hutan yaitu kebutuhan lahan garapan untuk pertanian ketela, sumber pakan ternak, kayu bakar dan kepentingan untuk mendapatkan dana bagi hasil (sharing). Sedangkan bentuk kepentingan Perhutani yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan sesuai tupoksinya serta menciptakan kelestarian hutan untuk memupuk keuntungan perusahaan. Masyarakat tergantung dengan Perhutani karena sumberdaya lahan yang dimiliki Perhutani. Sedangkan Perhutani tergantung dengan masyarakat karena tenaga kerja yang dimiliki masyarakat, harapan bantuan keamanan hutan dari masyarakat dan ketergantungan karena pengelolaan hutan dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Upaya penyelesaian konflik di BKPH Ngarengan dilakukan secara kolaboratif dengan model pengaruh politik. Perhutani, LMDH, pemerintah desa dan tokoh masyarakat melakukan dialog otentik untuk membangun kesepahaman, tawar-menawar dan membuat kesepakatan program bersama dalam rangka pengelolaan hutan kolaboratif. Program bersama tersebut dibuat model pengaruh politik yang disampaikan kepada masyarakat oleh Perhutani, LMDH, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Tawaran program bersama dalam penelitian ini yaitu pengaturan jarak tanam dan pengamanan hutan. Program bersama tersebut didukung dengan strategi evaluasi aturan larangan penanaman ketela serta optimalisasi dan peningkatan kapasitas LMDH.

ABSTRACT Perum Perhutani efforts in a collaboration with the local community of forest management introduce Forest Management with Community (PHBM) Program. So far, the development of PHBM is very diverse, as occurred in BKPH Ngarengan KPH Pati which its implementation are hindered because of conflict in the forest resource utilization of community and Perhutani. This research is an attempt to review the implementation of PHBM in BKPH Ngarengan from collaborative policy-making perspectives which developed by Innes and Booher (2003) and to find the conflict solution. This research aims to find the multiplicity of interest and the interdependence of community and Perhutani in forest management also to generate a strategy to create a collaborative forest management. The research was conducted in BKPH Ngarengan KPH Pati on March - April 2015. Quantitative approach with study case method was used for this research. Descriptive analysis used to describe the interdependence forms and multiplicity if interest on forest management between the community and Perhutani. SWOT analysis is used to formulate the strategy to achieve collaborative forest management, The data collection was conducted by involved observation and in-depth interviews with Perhutani officer, LMDH manager and the community. The forms of the community interest in forest resource namely the needs of farming land for cassava farming, fodder source, firewood, and interest to gain the benefit-sharing fund. On the other hand, Perhutani concerns to conduct the forest management in corresponding to their duties and function (TUPOKSI) and achieve the sustainable forest to gain the corporate profits. The community is dependent to Perhutani because of the land that owned by the Perhutani. While Perhutani is dependent on the community because of the labour that owned by the community, the forest safety assistance provided by the community and, the forest management that restricted by the community interest. The effort to solve the conflict in BKPH Ngarengan carried out collaboratively with the political influence model. Perhutani, LMDH, village authority, and (community) public figure conducted an authentic dialogue to establish understanding, bargaining, and agreement on the cooperative programme in order to collaborative forest management. The cooperative programme is conducted through political influence model that provided to the community by Perhutani, LMDH, village authority, and (community) public figure. The cooperative program proposals in this research i.e. plant spacing arrangement and forest security protection. The programme is supported by evaluation strategy of cassava banning regulation along with optimization and improvement of LMDH capacity.

Kata Kunci : PHBM, Pengelolaan kolaboratif, Masyarakat, Perhutani