Kapasitas Fiskal Daerah Otonomi Baru : Studi tentang Konsolidasi Kapasitas Fiskal di Kabupaten Penajam Paser Utara (Periode 2005-2014).
RATNA EKA SETIA, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi. OP
2016 | Tesis | S2 Politik dan PemerintahanABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk konsolidasi kapasitas fiskal yang dilakukan oleh salah satu daerah otonomi baru di Indonesia yang lahir pasca runtuhnya orde baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara. Studi ini dilakukan karena melihat banyaknya daerah pemekaran yang lahir pasca orde baru mengalami kegagalan, dan salah satunya karena disebabkan penurunan kapasitas fiskal daerah. Studi ini menjadi penting dalam ilmu politik karena digunakan untuk melacak bagaimana politik keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah hasil pemekaran (atau daerah otonomi baru) untuk mempertahan atau memperkuat kapasitas fiskal daerahnya. Konsep mengenai pemekaran daerah (Agung Djojosoekarto) dan kapasitas fiskal, konsolidasi kapasitas fiskal (Compson dan Navratil), Optimalisasi PAD (Achmad Halim) digunakan penulis untuk mengupas hal ini. Temuan di lapangan telah menunjukkan bahwa konsolidasi kapasitas fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melalui cara yang meluas dan mendalam, yaitu melalui konsolidasi penerimaan fiskal yang berasal dari PAD dan DBH dan melalui Optimalisasi PAD. Indeks Kapasitas fiskal di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong sangat tinggi yaitu 5,2753. Besarnya kapasitas fiskal merupakan penjumlahan dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Bila dilihat berdasarkan pada nilai rata-rata konribusi dari PAD dan DBH terhadap total penerimaan APBD pada tahun 2005-2014, maka nilai kontribusi PAD terhadap nilai penerimaan APBD setiap tahunnya yaitu selalu dibawah angka 10% atau lebih tepatnya sekitar 4,04%, sebaliknya nilai kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap nilai penerimaan APBD adalah rata-rata mencapai hampir 80%. Melonjaknya nilai DBH disebab oleh penerimaan pajak yang berasal dari sumber daya alam. Dalam rangka konsilidasi kapasitas fiskal yang dilakukan secara mendalam adalah dengan melakukan optimalisasi PAD sebagai sumber pendapatan fiskal daerah. Optimalisasi PAD yang dilakukan oleh Pemenerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya sama atau dengan apa yang dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia yaitu melalui intensifikasi pajak dan ekstensifikasi retribusi. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan PAD yaitu melalui idle cash dan kerjasama dengan perusahaan daerah. Tingginya kapasitas fiskal daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara nyatanya tidak dapat berbanding lurus dengan kemandirian daerah karena rendahnya nilai PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu ukuran untuk mengukur tingkat kemandirian daerah.
This study aims at finding the fiscal capacity consolidation form carried out by one of the new autonomous region in Indonesia that existed after the reformationera namelyPenajam Paser Utara Regency. This study was conducted since there are many expansion area that are establishedafter the new order fail, and one of them caused by the decreasingof local fiscal capacity. This study is important in political science because it is used to track how the local financialpolitics is carried out by the local government division results (or the new autonomous region) to maintain and strengthen the fiscal capacity of the region. The concept of regional expansion (AgungDjojosoekarto) and fiscal capacity, fiscal capacity consolidation (Compson and Navratil), optimization of locally-generated revenue (PAD) (Achmad Halim) used by the author to work through it. The findings has demonstrated that the fiscal capacity consolidation undertaken by the local government of Penajam Paser Utara is attained with widespread and profound way, through the fiscal revenuesconsolidation derived from locally-generated revenue (PAD) and sharing-revenue fund (DBH) and through optimization of PAD. Fiscal capacity index in Penajam Paser Utara classified as very high at 5.2753. The amount of fiscal capacity is the sum of local revenue consisting ofPAD and DBH. When viewed by the average contributionsvalue from the PAD and DBH to the total revenue budget in 2005-2014, then the PAD contributionvalue to APBDrevenuevaluein each year is always below the 10% level or more precisely about 4.04%, conversely the DBH contribution valueto the APBD revenuevalue in average reached nearly 80%. The fluctuations in DBH value is caused by tax revenue derived from natural resources. In order to do the fiscal capacity consolidation profoundly is by optimizing the revenue as a source of local fiscal revenues. Optimization of the PAD which carried out by the Regional government of Penajam Paser Utara Regency basically the same with what is done by all regencies / cities in Indonesia, through the intensification and extension of the tax levy. The other efforts made by the Local Government of Penajam Paser Utara to increase the revenue is through idle cash and in collaboration with with regional companies. In fact, the high fiscal capacity in the area of Penajam Paser Utara Regency can not be directly symmetry to the region's autonomy because of the low value of PAD. PAD is a measure to gauge local autonomy.
Kata Kunci : Kata Kunci : Daerah Otonomi Baru, Konsolidasi Kapasitas Fiskal, Optimalisasi PAD/Keywords: New Autonomous Region, Fiscal Capacity Consolidation, Optimization of PAD.