POLITIK HUKUM PENGUASAAN NEGARA ATAS MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

MOCHAMAD ADIB ZAIN, Aminoto, S.H.,M.Si

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai politik hukum penguasaan negara atas migas di Indonesia. Dalam penulisan hukum ini akan dicari mengenai pertama politik hukum legislasi dalam penguasaan negara atas migas di Indonesia, kedua peran MK dalam politik hukum penguasaan negara atas migas di Indonesia dan ketiga tentang konsep ideal penguasaan negara atas migas di Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metodologi penelitian yuridis-normative dengan cara library research. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan primer, sekunder maupun tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan migas mengenai penguasaan negara sudah dilakukan sejak zaman belanda melalui mijn reglement dan indische mijnwet . Namun penguasaan di masa lalu hanya menguntungkan penjajah dan mengabaikan pribumi. Pada masa kemerdekaan Undang-Undang yang mengatur migas membawa semangat kebalikan dari zama penjajahan yang liberalis kapitalis. Pengaturan penguasaan ditujukan untuk memberi kesejahteraan rakyat. Sayangnya melalui Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 penguasaan negara dianulir diganti dengan semangat liberal. Hal ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Usulan ke depan dalam penguasaan negara hendaknya memperhatikan paradigma pengaturan, ketercukupan dalam negeri, kelembagaan dan relasi antara pusat dan daerah.

This study aimed to analyze a legal political of state control over oil and gas in Indonesia. In this legal writing, will be sought regarding, first, the legal political of legislation in the state's control over oil and gas in Indonesia, second, the role of the Court in the legal political of state's control over oil and gas in Indonesia and the third, the ideal concept of state's control over oil and gas in Indonesia. This legal writing using juridical-normative research methodology by means of research library. The data used is secondary data derived from primary materials, secondary and tertiary. Results from the study showed that the regulation of state's control over oil and gas has been made since the Dutch colonial era through mijn r�¨glement and indische mijnwet. But the state control in the past only benefit the colonizers and ignore indonesian people.At the time of independence, an Act to regulate oil and gas bring the opposite of the spirit of the liberal capitalist from colonial era. The regulation of state's control over oil and gas intended to provide social welfare. Unfortunately, through Law number 22 of 2001, the state's control is replaced with a liberal spirit. This Act was later annulled by the Constitutional Court. The future regulation about state's control should pay attention to the paradigm of oil and gas regulation, the adequacy of domestic from oil and gas, institutional and relations between the center and regions.

Kata Kunci : politik hukum, penguasaan negara, Undang-Undang Migas.