IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PERKEMBANGAN INVESTASI DI KOTA TANGERANG

PADMA BUNGA NAMAGA, Prof. Dr. Sulistiowati, SH, M.Hum

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Tangerang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan perkembangan investasi di Kota Tangerang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder serta proses analisis yang digunakan adalah Kualitatif. Setelah dilakukan wawancara dan penelitian dapat diketahui berbagai permasalahan dalam proses penerbitan izinpenanaman modal seperti dalam hal, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan waktu. Dengan adanya dasar hukum yang digunakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan implementasi pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih tergolong belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dengan upaya menerapkan strategi implementasi yang tepat untuk mengawal proses pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mengingat ketentuan pada Peraturan Daerah tentang PTSP yang mengatur jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke PTSP sangat banyak, sehingga hasilnya dapat lebih optimal dan berjalan secara efektif. Untukmenarikpara investor agar berinvestasi di Kota Tangerang, pemerintahmelakukan proses negosiasiterhadapperaturaninvestasi. Hal inisebagaiupayamemperbaikiisidariperaturanyang saatiniberlaku di Indonesia sudahtidaksesuailagidengankeadaan.Bentukketegasannegosiasiinvestasidalamhalpenanaman modal, sangatlahpentingagar tetapterciptanyakeadaan yang seimbangdansalingmenguntungkanterutamabagipemerintahdaerahsetempat

This research was carried on toascertain if the Integrated Services Policy which phrased as Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)inTangerang city has consistent to Law No. 25 of2007 regarding the capital investment, and the investment growthin the City of Tangerang after the issuance of the Act No. 25 of2007 regarding Capital Investment and Republic of Indonesia PresidentialDecree no. 97 of2014 regarding Pelayanan Terpadu Satu Pintu. This study usedan empirical approach, the types and sources of primary data and secondary data by applying Qualitative analysis method. After conducting interviews and research, it can be perceived that there are problems in the process of issuance of investment permits, such as in Human Resources, Infrastructure and time. With the legal basis used by Investment Board and One Stop Integrated Services the problems discovery, it can be concluded the one stop investment in Investment Board and One Stop Services that are not yet optimaly implemented, thereforeit still need to be improved by the efforts to apply appropriate implementation strategy tooversee the delegation process of authority in the administration of permit and non-permit services, considering the high amount of the PTSP Regional Regulation provisions governing the number of permit and non-permits services types delegated to PTSP, to attain optimized result and more effective process. To attract investors to invest in the city of Tangerang, the government did the negotiation process towards investment regulation. This is an effort to improve the content of the regulations currently applies in Indonesia which no longer appropriate to the circumstances. Firmness form of investment negotiations in terms of capital investment is important to create balanceand mutually beneficial state, especially for local government

Kata Kunci : Kebijakan, Perizinan, Pelayanan, Penanaman Modal.