Ironi Kapitalisme Negara Atas Kegagalan Penjaminan Hak Kesejahteraan Dalam Penambangan Pasir Besi di Adipala, Cilacap

DEVY DHIAN CAHYATI, Longgina Nova Dona Bayo, MA

2016 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini menjelaskan tentang kekuatan kapital yang dibawah kontrol negara pada era reformasi telah menyebabkan negara tidak mampu menjamin hak kesejahteraan masyarakat. Sumber daya agraria yang pada dasarnya merupakan milik negara (state owned) justru dikelola oleh swasta (private owned) sehingga seringkali membawa implikasi terhadap penjaminan hak kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian mengenai Bagaimana kerja kapital dibawah kontrol negara membawa dampak terhadap penjaminan hak kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Adipada, Cilacap? Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konsep kajian agraria, kekuatan kapital dalam ranah agraria, dan hak kesejahteraan yang dijamin dalam Kovenan Hak Ekosob. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Welahan Wetan dan Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala. Ekspansi kapital telah menjangkau kawasan pesisir selatan Cilacap sejak masa kolonial dengan dijadikannya pelabuhan Cilacap sebagai lalu lintas perdagangan hasil tanam paksa dan pertahanan militer. Dominasi ini berlanjut pada masa Orde Baru ketika eksploitasi pasir besi dilakukan oleh perusahaan negara. Watak kapitalis negara yang bersanding dengan militerisme masa Orde Baru tidak lantas luntur meskipun reformasi telah berlangsung selama tujuh belas tahun. Dominasi kapital dibawah penjagaan negara ini semakin memunculkan ketimpangan yang menimpa masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses akumulasi kapital dalam produksi pasir besi telah menghilangkan hak pekerjaan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas tanah, serta hak atas air dan kesehatan masyarakat. Kerja kapital semakin memperlebar ketimpangan penguasaan sumber daya agraria yang dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, proses komodifikasi tanah yang membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal, pekarangan, tanah garapan, dan air bersih. Kedua, pemisahan petani dari tanahnya sehingga menghilangkan pekerjaan petani. Ketiga, politik penataan ruang yang menjadikan pesisir Cilacap sebagai kawasan pertahanan militer dan wilayah pertambangan logam telah menyokong keberlangsungan akumulasi kapital. Penataan ruang untuk pertahanan di Cilacap tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa kolonial dan orde baru yang menjadikan Cilacap sebagai basis pertahanan militer berbarengan dengan pusat perekonomian kapitalis. Keyakinan negara dan perusahaan bahwa investasi di sektor tambang akan membawa kesejahteraan melalui multiplier effect dan hadirnya CSR, ternyata hanya berlangsung sementara waktu. Masyarakat, terutama petani, menjadi kelompok yang tersingkirkan dan kehilangan hak kesejahteraannya. Penelitian ini menjadi potret yang menunjukkan bahwa kekuatan kapital dan militer yang tumbuh sejak orde baru berujung pada kegagalan negara dalam penjaminan hak kesejahteraan.

This study describes the power of capital which under the state control in the reformation era has caused the unability of the state itself to guarantee the rights of the public welfare. The agrarian resources which basically being under the authorization of the state (state-owned) were on the contrary being managed by the private sector (private owned) and so that often bring implications toward the guaranty of the public welfare. This article tries to answer a research question on How does the work of capital under the state control brings impact on ensuring the rights of public welfare in Adipala District, Cilacap? To answer the problem, this research will use the concept framework of agrarian studies, capital power in the agrarian scope, and the welfare rights which is guaranteed in the Covenant on Economic, Social, and Cultural rights. This study uses a qualitative approach with case study method. The research location is in the Welahan Wetan village and Glempang Pasir village, district of Adipala. The expansion of capital has reached the southern coast of Cilacap since the colonial period by making the Cilacap port a commercial traffic of cultivation commodities and military defense. This domination continued in the New Order era in form of exploitation of iron sand conducted by state corporation. The character of state capitalist hand in hand with new order's militarism did not fade even though reformation has ran on for seventeen years. The domination of capital under the state protection increasingly led to imbalances that afflict the society. This research concludes that the process of capital accumulation in the production of iron sand has eliminated the right for job, the right for adequate housing, the right for land and the right for water and public health. The work of capital has even widen the inequality over the control of agrarian resources in several ways. First, the process of land commodification make people lost their home, yard, farm field, and clean water. Second, the separation of peasant from their land which eliminate these peasant's job. Third, the politics of space regulation which make Cilacap coast become an area of military defense and metal mining has supported the continuity of capital accumulation. The spatial planning for defensive purpose in Cilacap is inseparable with the history of colonial era and new order era which make Cilacap a basis of military defense and capitalist economy at the same time. The conviction of the state and companies saying that investment in the mining sector will bring prosperity through multiplier effect and the presence of CSR, was in fact only lasted for short time. Society, especially peasant, become the ones who are displaced and losing the right to welfare. This study becomes a portrait showing that the power of capital and military grewsince the new order era led to the failure of the state in ensuring the welfare rights.

Kata Kunci : kapital, hak kesejahteraan, akumulasi kapital, kawasan pertahanan, sistem tenurial, ketimpangan, komodifikasi