PERAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI WILAYAH PAPUA SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN OTONOMI KHUSUS

SITI HALIMATUS SA'DIYAH, Prof.Dr.Ir. Irham, M.Sc ; Dr Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec

2016 | Tesis | S2 Ekonomi Pertanian

Provinsi Papua mulai memberlakukan otonomi daerah secara khusus sejak pemerintah pusat secara resmi diberlakukan UU Nomor: 21 Tahun 2001 dan saat ini dirubah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat (wilayah Papua) pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB di wilayah Papua sebelum dan sesudah pemberlakuan otonomi khusus, (ii) besarnya tingkat ketimpangan pendapatan per kapita di wilayah Papua sebelum dan sesudah otonomi khusus, (iii) peranan sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah Papua sebelum dan sesudah otonomi khusus, dan (iv) pengaruh investasi, angkatan kerja, alokasi dana bantuan pembangunan daerah, aglomerasi di wilayah Papua, dan kebijakan penerapan otonomi khusus wilayah Papua terhadap ketimpangan pendapatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1993-2013 dan dianalisis dengan menggunakan analisis kontribusi, pertumbuhan, ketimpangan pendapatan (indeks Williamson dan regresi linear berganda dengan metode OLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB sebelum otonomi khusus lebih besar dibanding setelah pemberlakuan otonomi khusus. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah di wilayah Papua sesudah otonomi khusus semakin besar (semakin timpang). Sektor pertanian berperan lebih besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah Papua setelah pemberlakuan otonomi khusus daripada sebelum otonomi khusus. Investasi di wilayah Papua per kapita, alokasi dana bantuan pembangunan daerah per kapita, dan aglomerasi di wilayah Papua berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di wilayah Papua. Indeks ketimpangan pendapatan antar daerah di wilayah Papua setelah otonomi khusus (periode tahun 2002-2013) lebih besar dibanding dengan sebelum otonomi khusus (periode tahun 1993-2001).

Papua province began imposing special regional autonomy since the central government officially enacted Law No. 21 of 2001 and today changed by Act No. 35 of 2008 on Special Autonomy for Papua and West Papua (Papua region) is basically giving more authority wide for the province and the people of Papua to organize and take care of themselves in the framework of NKRI. This study aims to determine: (i) the contribution of agriculture sector to GDP growth in the region before and after the Papua special autonomy, (ii) the pattern of growth and structure of the agricultural sector in the region before and after the Papua special autonomy, (iii) the level of income inequality per capita in the region before and after the Papua special autonomy, (iv) the role of agriculture in reducing income inequality in the community before and after the region Papua special autonomy, and (v) the effect of investment, labor force, the allocation of funds for regional development, agglomeration in the region Papua, and policy implementation of special autonomy to Papua region against income inequality. Data used in this research is secondary data from the years 1993-2013 and analyzed using analysis of contribution, growth, Klassen Typology, Shift-Share, income inequality (Williamson index and Theil entropy index), and multiple linear regression with OLS method. The analysis showed that the agricultural sector's contribution to GDP growth before special autonomy greater than after the special autonomy. Pattern and structure of the agricultural sector in Papua special autonomy after including forward but depressed (retarde economic sector) but has a positive growth. Furthermore, per capita income inequality between regions in Papua special autonomy after the bigger (more unequal). The agricultural sector play a greater role in reducing income inequality communities in Papua after special autonomy than before the special autonomy. Investment in Papua per capita, regional development aid funds allocated per capita, and agglomeration in Papua positive effect on income inequality between regions in Papua. Index of income inequality between regions in Papua after special autonomy (the period 2002-2013) is greater than before the special autonomy (the period 1993-2001).

Kata Kunci : Key words: agriculture, contribution, growth, GDP, income inequality