PERAN UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

YOHANES HERWINDRA, Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penulisan ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui penyebab terhambatnya pemberian royalti bagi inventor paten dalam hal ini peneliti pada lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah khususnya Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Untuk mengetahui konsep ideal perlindungan hukum bagi inventor paten dalam hal ini peneliti pada Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat Deskriptif yakni bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala hukum yang ada. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan Undang-undang. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan Bahan-bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa: (1) Terhambatnya pemberian sebagian royalti hasil alih teknologi HKI kepada inventor paten disebabkan karena belum adanya kebijakan yang bersifat implementatif yakni belum adanya akun pembelanjaan berupa pembagian royalti kepada inventor. Agar pemberian royalti kepada inventor dapat terealisasi dibutuhkan akun pembelanjaan berupa pembagian royalti hasil alih teknologi atau dokumen yang berisi tentang izin penggunaan PNBP yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Tanpa izin penggunaan ini, pemberian royalti tidak dapat dilaksanakan; (2) Konsep ideal perlindungan hukum bagi inventor paten pada Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diwujudkan dengan langkah sebagai berikut: Mencantumkan tentang HKI dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 2015-2019; Membentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Paten; Membentuk Sentra HKI/Unit Pengelola HKI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Membentuk Badan Layanan Umum (BLU).

This study aimed at; 1) discovering the causal obstructions in royalty conferral to the patent inventors, in this case, the researchers in the research and development state institute, especially Research and Development Council of Public Works and Public Housing Ministry; 2) discovering the ideal concepts of law protection for the patent inventors, in this case, the researchers in Research and Development Council of Public Works and Public Housing Ministry. This research is a descriptive normative-empirical study which aims at giving thorough data about existing state or law symptoms. A normative-empirical law research examines about the realization or the implementation of the positive stipulation law (the laws or the acts) in every certain law event occured in the society to obtain determined goals. The study aims at assuring whether the implementation results on that certain law event are suitable or not suitable with the law. Collected data then were qualitatively analysed by classifying the law materials obtained according to the problems stated in the research, and further were analysed to obtain the basis for taking the decisions. According to the conducted research, could be concluded that; 1) the conferral obstructions of a half of the royalty as the results of technology transfer in the intellectual property rights to the patent inventors are caused by the absence of implementative policy i.e. inexisting expenditure account of royalty conferral for the patent inventors. In order the royalty conferral to the inventors could be realized, an expenditure account is needed in the form of royalty sharing of technology transfer results or documents which contain the usage licenses of Non-Tax Revenue issued by the Ministry of Finance. Without the usage license, the royalty conferral could not be done, 2) the ideal concepts of law protection for the patent inventors at Research and Development Council of Public Works and Public Housing Ministry could be realized by these following steps: Inscribing the Intellectual Property Rights in Strategic Plans of Public Works and Public Housing Ministry Year 2014 to 2019; Establishing the Minister of Public Works and Public Housing Acts about Customs and Manners of Patent Usage; Forming A Center or Organizer Unit for Intellectual Property Rights in Public Works and Public Housing Ministry; and Forming Public Service Council.

Kata Kunci : Paten, Inventor, dan Royalti