Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Dalam asas-asas Perpajakan

PUTRI ANGGIA, Dahliana Hasan, SH, M.Tax, Phd.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi tahun 2008 dan tahun 2015, keselarasan kebijakan penghapusan sanksi administrasi dengan teori bakti dalam asas pemungutan pajak, dan pengaturan penghapusan sanksi administrasi di masa yang akan datang. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan tetap mengedepankan kepada penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan dengan basis data sekunder, yaitu: bahan primer, sekunder, dan secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif analisis. Perbedaan Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2008 dan tahun 2015 terletak pada: latar belakang, dasar hukum, isi/materi, dan masa berlaku. Hanya saja yang mendasari perbedaan tersebut yaitu pada hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Penghapusan sanksi administrasi pada tahun 2008, bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak dan untuk memperkuat basis data perpajakan dengan memberikan insentif berupa tidak dilakukan tindakan pemeriksaan. Penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 dilatarbelakangi oleh tujuan mencapai target penerimaan pajak dan tujuan yang lebih khusus yaitu sebagai kelanjutan tahun berikutnya, yaitu tahun law enforcement. Penghapusan Sanksi Administrasi tidak sesuai dengan teori bakti. Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi memberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak untuk menumbuhkan rasa kewajibannya membayar pajak, jadi cenderung menjauhkan landasan pungutan pajak dalam teori bakti. Pengaturan Penghapusan Sanksi Administrasi belum mencerminkan keseluruhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama asas kejelasan rumusan masalah, asas dapat dilaksanakan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

This study aims to identify and analyze the differences in the administrative sanctions removal policies in 2008 and 2015 , the removal of administrative sanctions policy alignment with the theory of devotion in the principle of taxation , and regulation of the removal of administrative sanctions in the future. This research was done by normative on the basis of secondary data, namely: primary legal materials, secondary, and tertiary. The data obtained from the library and field research were analysed quantitavely. The results of analysis were presented descriptively. The difference of Administrative Sanctions Removal in 2008 and 2015 lies in: the background, the legal basis, the content / material, and the period of validity. The underlying differences are in the the reason outward. Administrative Sanctions Removal in 2008, aims to achieve the tax revenue target and also to strengthen the basis of tax data by providing incentives such as no examination is taken. Administrative Sanctions Removal in 2015 is motivated by the aim to achieve the tax revenue target and a specific objective, as a continuation next year, is called law enforcement year. Administrative Sanctions Removal are not in accordance with the theory of devotion. Implementation of Administrative Sanctions Removal is giving leeway to the taxpayer to foster a sense of obligation to pay taxes, so that tends to the principle of levy far away from the theory of devotion. Administrative Sanctions Removal arrangement did not reflect the overall principle of formation of legislation as governed by Law No. 12 by 2011, particularly: the principle of formulation clarity of the problem, the principle can be implemented, the principle of correspondence between hierarchy, the type and the content.

Kata Kunci : Sunset Policy, Penghapusan Sanksi Administrasi, Teori Bakti