EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP). Studi kasus pada Instansi BPBD Provinsi DIY

NOOR EDY WINATA, Dr. ElySusanto

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian dengan judul Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai mengambil tempat penelitian di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Yogyakarta . Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan tambahan penghasilan pegawai tidak mampu mengoptimalkan kinerja instansi BPBD, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab ketidakmampuan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagai pendorong dalam mengoptimalkan kinerja Instansi BPBD tersebut. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitataif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder . Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada kapasitas organisasi BPBD tersebut terdapat kekurangan, antara lain : 1. sumber daya manusia dari sisi quantitas dan kualifikasi pendidikan yang belum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan; 2. Kemampuan bekerja pegawai dengan dukungan financial yang kurang; 3. Kekosongan jabatan fungsional umum pada struktur organisasi dan kejelasan pembagian tugas yang belum di penuhi. Hal-hal itulah yang menjadi faktor utama bagi Instansi BPBD Prov. DI Yogyakarta yang tidak mampu mengimplementasikan kebijakan untuk dapat menjadi kenyataan. Sementara dari hasil evaluasi terhadap kebijakan TPP tersebut terungkap bahwa kebijakan TPP hanya mampu menjaga akuntabilitas organisasi dan meningkatkan kesejahtraan pegawai, namun kinerja Instansi BPBD tidak sepenuhnya optimal dikarenakan kebijakan TPP tidak dirancang untuk dapat menyehatkan kapasitas organisasi BPBD Prov. DI Yogyakarta yang masih dianggap kurang.

The title of this research is the evaluation of TPP regulation which took place in Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Yogyakarta. The problem in this research is why The TPP regulation is not able to optimize the performance of BPBD agency? The main objective study was to catch the cause of the inability of TPP policy as a driver in optimizing the performance of the BPBD Agency. This study used a Qualitative approach and type of discriptive research. The result showed that due to the capacity of the BPBDs organization that have been worse and power less, its could explained as : 1. The human resources in terms of quantities and educational qualifications are not matched with the formation those are required; 2. The ability to work of employees with less financial support; 3. Emptiness common structure jobs in functional positions which have not been fulfilled. Their were as prime factors in BPBD's organization that causing organization's failed in implementing the regulation to became reality. On the other hand, an evaluation of the TPP policies indicates that the regulation has been asked for orgnization accountability and helping the economic viability of the employees, but not so much to improve the BPBDs organization in optimizing the task force and functioning of the organization, because the policy of TPP is not designed to increase BPBDs organizational capacity, which still regarded as a powerless institution.

Kata Kunci : TPP. Motivasi. kinerja