ANALISIS YURIDIS TIDAK DIKABULKANNYAGUGATANWANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA USAHA DAN PEMBATALAN DOKUMEN AKTA PERUBAHAN PERSEROAN KOMANDITER YANG MASIH DALAM PROSES DI NOTARIS(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1568 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013)

RATRI ESTININGTYAS, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian adalah untuk menganilis aspek hukum tentang pembatalan sepihak oleh penggugat terhadap Perjanjian Kerjasama Usaha dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang masih dalam proses di Notaris dapat dilakukan, serta menganalisis penerapan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1568 K/Pdt/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan dengan melakukan kegiatan studi pustaka dengan cara metode dokumentasi dan menggunakan alat penelitian berupa studi dokumen, kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judex factitelah melakukan pemeriksaan pembuktiandan judex jurist telah melakukan penilaian terhadap penerapan hukum pembuktian dengan menerapkan kaidah hukum perjanjian dan Hakim telah melakukan penafsiran melalui metode interpretasi perjanjian. Berdasarkan hal itu, Mahkamah Agung telah memutuskansejalan dengan judex facti berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2012 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menilai, Penggugatdalam pembuktiannya tidak dapat menunjukkan suatu dalil yang dapat membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat di dalam hubungan kontraktual. Akibat hukumnya, Perjanjian Kerjasama Usaha tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membatalkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer yang masih dalam proses di Notaris. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan pertama, pembatalan Perjanjian Kerjasama Usaha beserta pembatalan dokumen Akta Perubahan yang masih dalam proses di Notaris keduanya tunduk pada kaidah hukum perjanjian, Kedua, penerapan hukum terhadap pembuktian didasarkan pada penafsiran kaidah hukum perjanjian melalui metode interpretasi perjanjian, tafsiran tidak didasarkan atas kata-kata pada perjanjian semata melainkan Hakim mencari apa yang dikehendaki oleh pembuat perjanjian. Oleh karena itu, maka disarankan penggugat melakukan kesepakatan dengan tergugat untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Usaha sehingga dengan pembatalan tersebut berdampak pula pada penyelesaian akibat hukumnya. Hakim di dalam menilai penerapan hukum terhadap pembuktian diharapkan melakukan interpretasi terhadap kaidah hukum yang ada tanpa mengesampingkan kaidah hukum yurisprudensi.

This research is aimed at analyzing legal aspects of the unilateral cancellation by the plaintiff over Business Cooperation Agreement and Deed of Modification of Limited Partnership (CommanditaireVennootschap) which is still in the progress at the notary, and analyzing law adoption in the verdicts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number. 1568 K/Pdt /2012. This research is normative juridical, that is a research which is conducted through library research in order to obtain secondary data. The data used in this research were primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials. The data were collected through library research activities by means of using documentation method and research instruments in the form of documentary study. The obtained data were then analyzed qualitatively. The research results indicated that judexfacti has examined the evidence and judexfacti has assessed the adoption of the law of evidence by applying the rules of contract law and judges have interpreted through the method of contract interpretation. Accordingly, the Supreme Court has decided in accordance with the judexfacti based on the verdict of the Supreme Court Number 1568 K/Pdt/2012 stating that the Panel of Judges considered that the plaintiff in the evidence could not show arguments to prove the act of default committed by defendant in the contractual relation. Its Legal consequence is that the business cooperation agreement could not be unilaterally cancelled by the plaintiff so the plaintiff could not cancel the deed of modification of a limited partnership, which is still in the process at the notary. Based on the aforementioned results, it is concluded that, first, the cancellation of the business cooperation agreement and the cancellation of the deed of modification which is still in the process at the notary both are subject to the rules of contract law. Second, the adoption of the law of evidence is based on the interpretation of the rules of the contract law through the method of contract interpretation, that the interpretation is not only based on the statements of agreement, but judges search for what is intended by the makers of the agreement. Therefore, it is suggested that the plaintiff make a deal with the defendant to cancel the business cooperation agreement so that the cancellation will have impact on the resolution of legal consequences. The judge in assessing the adoption of law regarding the evidence is expected to interpret the existing rule of law without putting the rule of jurisprudence aside.

Kata Kunci : Gugatan Wanprestasi, Akta Perubahan Perseroan Komanditer, Notaris