PENGAWASAN PELAKSANAAN SPECIAL ARRANGEMENTS FOR TRADITIONAL AND CUSTOMARY BORDER CROSSING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA 1993

NOVANA .V.J KARETH, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan Special Arrangements For Tradisional and Customary Border Crossing Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea 1993. Perjanjian ini di dalam penerapannya, ditemukan banyak permasalahan yang menyebabkan sehingga kurang berjalan dengan baik perjanjian ini. Permasalahan-permasalahan ini harus ditinjau lagi oleh lembaga-lembaga yang mengelola kawasan perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea agar terciptanya kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan memberikan kesejahteraan kepada warga yang berada di sekitar kawasan perbatasan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang merupakan data sekunder atau disebut penelitian kepustakaan, kemudian untuk menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan yang berlokasi di Propinsi Papua Kota Jayapura. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk laporan deskriptif analitis dengan pengolahan data, baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka pada penelitian ini didapatkan bahwa perjanjian Special Arrangements For Tradisional and Customary Border Crossing Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea 1993 ini dalam pelaksanaannya masih kurang pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola perbatasan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isi dari perjanjian Special Arrangements For Tradisional and Customary Border Crossing Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea 1993 ini harus direvisi lagi karena isinya ini sudah tidak sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada. Pemerintah juga harus melihat hambatan-hambatan yang ada dalam pembangunan perbatasan dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada , agar dapat tercapainya kawasan perbatasan yang tertib, aman, dan tidak menjadi daerah yang rawan lagi.

The main issue which becomes the focus of this research is how the supervision of the implementation of the Special Arrangements For Traditional and Customary Border Crossing Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea in 1993 . In the implementation of this agreement, many problems have been found as the cause of improperly implementation. These issues should be reviewed again by the institutions who manage the border areas of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea so there will be border areas that are safe, orderly and provide welfare to the residents around the areas. The method used in this thesis is an empirically normative research, the research done by examining legal material which is secondary data, or so-called library research, and to support and complement the secondary data, the filed research has been done in Papua Province, Jayapura City. The results of this research was proceed in the form of descriptive analytical report with the data analysis, whether derived from the research literature or the data obtained from the field research, using qualitative methods. Based on the results of the research conducted by the author, this study found that the agreement Special Arrangements For Traditional and Customary Border Crossing Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea in 1993 in its implementation is still lack of supervision of the border management institutions, neither from the central government nor from the local government. The contents of the agreement Special Arrangements For Traditional and Customary Border Crossing Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea in 1993 should be revised because it is not in accordance with the existing circumstances. The government should also give attention to the barriers in the border development and provide solutions to the problems, in order to achieve an orderly border areas, safe, and no longer be prone areas.

Kata Kunci : Pengawasan pelaksanaan, Perjanjian Special Arrangements 1993