Tinjauan Yuridis Mengenai Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN) sebagai Penganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

YENNI FITRIA, Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaane-KTKLN sebagai alat perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri setelah adanya penghapusan KTKLN. Tujuan lain yaitu mengetahui dan mengkaji hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam penerapan e-KTKLN sebagai perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwae-KTKLN belumdapat dijadikan sebagai alat perlindungan yang maksimal terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri setelah adanya penghapusan KTKLN, pada saat ini hampir 90 persen dari TKI tidak lagi mempunyai KTKLN/e-KTKLN dikarenakan adanya pernyataan dari presiden. Legalitas TKI tetap berdasarkan paspor dan visa kerja di negara tempat TKI tersebut bekerja. Statement yang disampaikan presiden tentang penghapusan KTKLN adalah hambatan utama dalam pelaksanaan e-KTKLN. KTKLN yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini tidak bisa dihapuskan begitu saja memandang pasal yang mengatur mengenai kebijakan pemerintah tersebut masih berlaku. Tindakan Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan peraturan menteri dan membentuk kebijakan baru berupa e-KTKLN tidak dapat berlaku maksimal dikarenakan TKI tidak lagi dapat dicekal keberangkatannya ke luar negeri jika TKI tersebut tidak memiliki e-KTKLN.Hambatan lainnya dalam penerapan e-KTKLN merupakan hambatan yang sama seperti saat KTKLN masih diberlakukan.

This thesis aims to analyze the effectiveness of e-KTKLN as a means of protection against Indonesian workers who work abroad after the elimination KTKLN. it also aims to analyze the constraints faced by the government in the implementation of e-KTKLN as the protection of workers who work abroad . This is a descriptive analytical research , conducted by means of literature and field research . Primary data and secondary data obtained from the study were analyzed qualitatively . Results of the analysis are presented descriptively. The results showed that, the e-KTKLN not have that function effectively both in terms of protection of workers who work abroad. Since the abolition of KTKLN, nearly 90 percent of workers who work abroad no longer have the e-KTKLN. TKI legality remains based passports and working visas in the country where the workers are working. Statement submitted by the president on the elimination KTKLN is a major obstacle in the implementation of e-KTKLN. Legal products formed under this law can not be written off just looking at regulating KTKLN article is still valid. The action taken by the Minister of Labour who then issued a ministerial regulation and form a new legal instrument in the form of E-KTKLN not be effective because the workers can no longer be blocked her departure abroad if their status has no other e-KTKLN.obstacles faced by government in the implementation of e-KTKLN the same obstacles as at the time KTKLN still enforced.

Kata Kunci : e-KTKLN, Perlindungan Hukum, TKI