ANALISIS KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN DALAM PERTAMBAKAN LIAR DI SUAKA MARGASATWA KUALA LUPAK KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

WEDKITA HARI ARISTO, Dr. Samodra Wibawa

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Tingginya tekanan masyarakat terhadap sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan berakibat pada rusaknya ekosistem hutan yang ada. Pembukaan lahan di dalam kawasan konservasi untuk kegiatan pertambakan telah mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan mangrove yang ada. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik penggunaan lahan antara pengelola kawasan dengan masyarakat petambak liar. Penelitian kali ini bertujuan mengetahui sejarah konflik penggunaan lahan pertambakan liar di dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kuala Lupak, mengetahui pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dan persepsi mereka terhadap konflik yang terjadi serta mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian konflik ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Sejarah konflik penggunaan lahan untuk pertambakan di dalam kawasan SM. Kuala Lupak ini diawali dengan masuknya masyarakat pendatang dari Suku Bugis pada tahun 1997 untuk melakukan aktifitas bertambak di dalam kawasan. Pada mulanya kegiatan mereka ditentang oleh masyarakat lokal, akan tetapi hasil yang diperoleh dari usaha pertambakan ini cukup baik serta tidak adanya tindakan pencegahan dari pengelola kawasan maka masyarakat lokal ikut membuka lahan menjadi areal pertambakan. Proses tersebut terus berlangsung hingga saat ini meskipun sudah tidak ada lagi pembukaan lahan baru untuk pertambakan. Aktor yang terlibat dalam konflik ini dibagi menjadi aktor utama dan aktor pendukung. Aktor utama tersebut adalah BKSDA Kalimantan Selatan dan para petambak liar sedangkan aktor pendukung dalam konflik ini adalah Pemerintahan Kecamatan Tabunganen, Akademisi dan Aparat Keamanan. Semua aktor dalam konflik ini menginginkan agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan internal BKSDA berhubungan dengan penegakan hukum melalui tindakan preemtif, preventif dan represif. Penyelesaian konflik yang dilakukan masih belum efektif menghentikan kegiatan pertambakan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak. Adapun alternatif pneyelesaian konflik yang dapat dilakukan melalui negosiasi, pengendalian sosial dengan tujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa petambak agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah serta peraturan yang berlaku.

The high public pressure on natural resources in meeting their needs as well as the excessive use of natural resources resulting in the destruction of existing forest ecosystems. Clearing of land in conservation zones for aquaculture activities have resulted in the destruction of mangrove forest ecosystems that exist. This resulted in land-use conflicts between community area manager with the wild farmers. This research aims to find out the history of land use conflict for illegal aquaculuture in conservation areas SM. Kuala Lupak, know the parties involved in the conflict and their perception of the conflict as well as knowing what efforts have been made in the resolution of this conflict. The approach used in this study is a qualitative approach using case study method. The results obtained that the history of land use conflicts in the region for aquaculture in SM. Kuala Lupak begins with the influx of migrants from Bugis community in 1997 to perform illegal aquaculuture activities in the region. In the beginning of their activities opposed by the local community, but the results obtained from the aquaculture business is quite good as well as the lack of preventive measures, the area manager of local communities join open land into aquaculture areas. The process continues until today even though there is no more new land clearing for aquaculture. Actors involved in this conflict are divided into the main actor and supporting actor. The main actor is BKSDA South Kalimantan and illegal aquaculuture while supporting actor in this conflict is Tabunganen the District Government, Academic and the security apparatus. The perception of all actors in this conflict wants the conflict can be resolved properly. Conflict resolution of the internal BKSDA related to law enforcement through an act of pre-emptive, preventive and repressive. Conflict resolution still do not yet effective in stopping the illegal aquaculuture activities in the Suaka Margasatwa Kuala Lupak. The alternative conflict resolution that can be done through negotiation, social control with the aim to encourage, guide or even force farmers to comply with the values and rules and regulations.

Kata Kunci : Suaka Margasatwa Kuala Lupak, Konflik Penggunaan Lahan, Persepsi, Penyelesaian Konflik