IMPLEMENTASI PASAL 9 DAN 13 PP NO 33 TAHUN 2012 TENTANG ASI EKSKLUSIF DI KOTA BINJAI: STUDI KASUS DI PUSKESMAS BINJAI KOTA

EKA NENNI JAIRANI, dr. Detty Siti Nurdiati, MPH, Ph.D, Sp. OG; Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri,MA; Yayuk Hartriyanti, SKM, M. Kes

2016 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih belum memuaskan. Berdasarkan data Riskesdas 2010 cakupan ASI eksklusif sebesar 31,0% dan 30,2% pada tahun 2013. Sedangkan untuk proses menyusu kurang dari satu jam pada tahun 2010 sebesar 29,3% dan pada tahun 2013 sebesar 34,5%. Beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) telah ditetapkan untuk menjamin tercapainya target ASI eksklusif sebesar 80%. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik di tingkat pusat seharusnya diimplementasikan dan dilakukan pengawasan agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi diantaranya persepsi pelaksana, komunikasi, anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan pedoman pelaksanaan teknis yang kurang jelas Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran proses implementasi Pasal 9 dan 13 PP No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif di Kota Binjai Sumatera Utara serta pengawasannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi, dan studi dokumen. Hasil dan Pembahasan: Implementasi Pasal 9 dan 13 PP No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada tidak adanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan serta terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan oleh implementer kebijakan. Selain itu tidak ada saluran komunikasi, besaran anggaran, pelatihan bagi bidan, sarana dan prasarana pendukung, struktur birokrasi, serta pedoman pelaksanaan teknis dalam implementasi kebijakan ini. Kesimpulan dan Saran: Implementasi Pasal 9 dan 13 PP No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif sebaiknya diawali dengan dibuatnya kebijakan turunan di tingkat daerah sehingga ada regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya.

Background: The coverage of exclusive breastfeeding in Indonesia is still not satisfactory. Based on data from Riskesdas in 2010, exclusive breastfeeding coverage 31,0% and 30,2% in 2013. As for the less than an hour process of breastfeed in 2010 amounted to 29.3% and 34.5% in 2013. Some policies those concerning about exclusive breastfeeding and early initiation of breastfeeding has been established to ensure 80% achievement of exclusive breastfeeding target. The established policies at the central level should be implemented and under surveillance in order to have an impact and achieve the goals set. There are many factors that influence the process of implementation including implementing perception, communication, budget, resources, facilities and infrastructure, bureaucratic structures, and unclear technical implementation guidelines. Objective: This research aimed to obtain a representation of the implementation process of Section 9 and 13 Government Regulation Number 33 Year 2012 about exclusive breastfeeding at Binjai Kota North Sumatera as well as surveillance and the factors that influence its implementation. Methods: This research use a qualitative method with case study approach. Data collected by indepth interviews, focus groups discussion, observation and document study. Results: Implementation of Section 9 and 13 Government Regulation Number 33 Year 2012 about exclusive breastfeeding is still not implemented. This can be seen by inexistence of surveillance to the policy implementation and there are different interpretations in implementing the policy by the policy implementers. Moreover, there is no communication channel, basic quantity of budget, the training for midwives, facilities and supporting infrastructure, bureaucratic structure, as well as the guidelines of technical implementation in this implementation of policy. Conclusion: The implementation of Section 9 and 13 Regulation No. 33 Year 2012 about exclusive breastfeeding should be initiated with the establishment of derivative policies at the local level so that there are clear regulations in the implementation.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pengawasan implementasi, ASI eksklusif/ implementation of policy, surveillance of implementation, exclusive breastfeeding