Kondisi Kerja Layak Buruh Perempuan PT."PM"Tex, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

AGUNG PRAJULIYANTO, Prof.Dr.Phil.Janianton Damanik,M.Si;Danang Arif Darmawan, S.Sos.,M.Si

2016 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Kerja layak kini menjadi isu yang menarik diperbincangkan dan dikaji. Agenda kerja layak dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia ketenagakerjaan. Kondisi atau implementasi kerja layak menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan agenda tersebut bagi buruh termasuk buruh perempuannya. Penelitian ini dilakukan di pabrik tekstil yaitu PT."PM"Tex yang berada di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 dengan komoditas andalan berupa benang dan kain. Mayoritas tenaga kerja di perusahaan ini adalah kaum perempuan, sehingga perempuan-perempuan di wilayah ini mulai meninggalkan pertanian dan berpindah ke sektor industri. Pandangan buruh perempuan mengenai kerja layak penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan buruh perempuan terkait agenda kerja layak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi mutu kerja layak buruh perempuan. Kondisi yang dimaksud menyangkut hak-hak yang harus diterima buruh perempuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik snowball dan purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi di lingkungan perusahaan dan tempat tinggal buruh perempuan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi baik berupa audio, gambar, maupun tulisan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi, referensi, dan diskusi dengan teman atau pihak lain yang berkompeten. Penelitian ini menggunakan konsep kerja layak yang meliputi sembilan dimensi, serta menggunakan teori feminisme marxis yang juga digunakan sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengartikan kerja layak, buruh perempuan PT."PM"Tex masih memprioritaskan upah sebagai dimensi untuk memenuhi kerja layak. Perusahaan sendiri belum sepenuhnya menerapkan dimensi kerja layak sesuai amanat undang-undang untuk mewujudkan agenda kerja layak. Salah satu dimensi kerja layak yang dirasakan kebermanfaatannya adalah jaminan sosial. Namun, pelanggaran terhadap dimensi kerja layak (decent work) juga terjadi di PT."PM"Tex, salah satunya adalah mengenai jam kerja yang pada prakteknya melebihi apa yang telah diatur dalam undang-undang. Kualitas penerapan dimensi kerja layak di PT."PM"Tex juga patut ditanyakan, karena cenderung asal-asalan dan seadanya. PT."PM"Tex memang terkesan menerapkan agenda kerja layak tetapi sebenarnya ada sistem yang membuat buruh perempuan tidak mengambil hak-hak nya. Kondisi tersebut terjadi misalnya dalam dimensi hak dasar di tempat kerja, khususnya mengenai cuti haid. PT."PM"Tex memang memberikan cuti haid, tetapi di sisi lain, perusahaan mengeluarkan kebijakan yang meyulitkan buruh perempuan ketika harus ijin tidak masuk kerja. Sistem seperti ini yang membuat buruh perempuan tidak mengambil haknya dan memilih menjadikan cuti haid sebagai tabungan cuti jika sewaktu-waktu ada keperluan yang mengharuskan untuk tidak masuk kerja. Sistem yang berorientasi profit seperti inilah yang memaksa buruh perempuan tidak bisa mengambil hak-haknya serta menunjukkan kualitas pemenuhan kerja layak dari perusahaan.

Decent work has now become an issue that is often dealt with and studied. Decent work agenda is intended to overcome the problems that exist in the world of employment. Conditions or implementation of decent work becomes important to know how far companies implement the agenda for the workers including its female workers. This research was conducted in a textile factory, PT. "PM" Text which is located in Tempuran, Magelang, Central Java. The company was founded in 1989 with yarn and fabric as its main commodities. The majority of the labors in this company are women, so that women in this region began to leave the farm and move to the industrial sector. Female workers' point of view about decent work is important to be examined to know how far the female workers' knowledge related to the decent work agenda. The main objective of this study was to determine the decent work conditions of female workers. The condition concerns on the rights which must be received by the female workers. This study used qualitative method with descriptive approach. Informants were chosen using snowball and purposive method. Data was collected through: observation in the company and female workers' home, in-depth interviews with stakeholders, as well as documentation i.e audio, images, and text. Data analysis techniques in this study are reduction, presentation, and conclusion. Furthermore, validity checking techniques are triangulation, references, and discussion with friends or other competent parties. This study uses the concept of decent work which includes nine dimensions, and uses Marxist feminism theory which is also used to analyze. This result of the research shows that female workers consider wages as the main dimension to fulfill the decent work agenda. The company itself has not fully implemented the decent work as mandated by the law to achieve decent work agenda. One of the dimensions of decent work that has already been implemented well is social security. However, violations of the decent work dimensions also occur in PT. "PM" Tex, one of which is the working hours that exceeds what has been stipulated in the legislation. The quality of the implementation of decent work dimensions in PT. "PM" Tex is also worth to be asked, because it tends to be random and improvised. PT. "PM" Tex seems to implement the decent work agenda but in fact there is a system that makes female workers do not fully take their rights. The condition occurs for example in the dimensions of the basic rights in the workplace, particularly regarding menstruation leave. PT. "PM" Tex did provide menstruation leave, but on the other hand, the company issued a policy that makes female workers faced difficulty whenever they want to take a break. That system makes female workers do not take their rights and choose to make menstruation leave as "savings" on leave at any time if there is a need that requires not come to work. This profit-oriented systems force female workers not be able to take their rights, as well shows us the the quality of the fulfillment of decent work in the company.

Kata Kunci : Kerja Layak, Kondisi Kerja Layak, Buruh Perempuan