ANALISIS KOMPARATIF PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Sleman)

RONI YANTO, Dr. John Suprihanto, M.I.M

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Indonesia yang menganut paham desentralisasi mengamanatkan kepada pemerintah daerah otonom agar mengelola pemerintahannya secara mandiri. Salah satu objek yang dikelola adalah keuangan daerah yang didasarkan pada tiga paket UU tentang Keuangan Negara. Kenyataanyannya, dalam penerapan otonomi ini banyak pemerintah daerah yang masih kesulitan dalam mengelola keuangan daerah tersebut yang mengakibatkan salah saji material pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Atas salah saji material ini tentunya mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan terhadap LKPD. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) 1 tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah otonom dalam mengelola keuangan daerah adalah permasalahan penatausahaan aset tetap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan proses penatausahaan aset tetap yang dilakukan pengurus barang di dua pemerintah daerah yang memiliki opini BPK berbeda. Satu pemerintah daerah memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK pada tahun 2014 dengan pengecualian pengelolaan aset tetap adalah Situbondo dan satu pemerintah daerah pembanding dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) BPK pada tahun 2014 adalah Sleman yang diasumsikan awal tidak memiliki masalah dengan pengelolaan aset tetap daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan multikasus karena membandingkan dua objek penelitian. Unit analisis setiap objek penelitian ada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditentukan berdasarkan tiga SKPD dengan purposive sampling dan satu SKPD random. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap daerah tahun anggaran 2013 di Sleman lebih baik dibandingkan dengan Situbondo. Masalah utama penatausahaan aset tetap yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Situbondo adalah sisi pembukuan yaitu adanya nilai aset gabungan. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pengurus barang lama dalam melakukan penatausahaan aset tetap daerah. Kemudian kondisi ini juga diperparah dengan pengurus barang baru yang juga masih minim wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan aset tetap. Masalah utama lainnya yang dihadapi Situbondo adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti pendukung. Hal ini disebabkan oleh kurang sepahamnya pegawai lintas entitas SKPD nonpengurus barang tentang penatausahaan aset tetap. Kondisi diatas berbanding terbalik dengan Sleman yang tidak memiliki masalah-masalah besar dalam pembukuan atau lebih umum ke penatausahaan aset tetap. Kemudian Sleman juga tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti pendukung dalam rangka penatausahaan aset tetap.

Indonesia which adopts the decentralized mandates to autonomous local governments in order to manage the administration independently. One of the managed objects is a local finance based on three packages of Law on Central Finance. In fact, in the application of this autonomy, many local governments still have difficulties in managing the finances of the area which resulted in material misstatements in Local Government Finance Report (LKPD). The material misstatement is certainly influence the opinion of Supreme Audit Institution (SAI) on the examination of LKPD. The Semester Examination Results Summary (IHPS) 1 in 2014 states that one of the main problems faced by autonomous local governments in managing the regional finances is the problem of fixed assets administration. This study aimed to identify and compare the process of administration of fixed assets carried by the asset board in two local governments that have different opinion from SAI. One local government has a Qualified with Exception (QWE) opinion from SAI in 2014 with the exception of fixed assets management was Situbondo and the comparison local government that has opinion in Qualified with No Exception-with Explanatory Paragraph (QNE-WEP) from SAI in 2014 was Sleman which is early assumed that it did not have a problem with the fixed asset management. The research is a qualitative with case study approach and use multi cases for comparing two objects. The analyzes units in each object of research are four Regional Work Unit (SKPD) that were determined based on three SKPD with purposive sampling and one SKPD with random sampling. The results of the research indicate that administration of fixed assets in 2013 in Sleman was better than those in Situbondo. The main problem of fixed assets administration faced by the local government of Situbondo is in the bookkeeping in the value of the combined assets. This is caused by the negligence of the prior asset board in administering the regional fixed assets. Then this condition is also exacerbated by the new assets boards who still have minimal insight and knowledge about the management of fixed assets. The other major problem faced by Situbondo is the difficulty in gathering supporting evidence. It is because the cross-entity employees of non-assets SKPD do not have the same perspective in administering the fixed assets. The above condition is obviously different to the government of Sleman that do not have major problems in bookkeeping or more generally to the administration of fixed assets. Then,the government of Sleman also does not have difficulty in gathering supporting evidence in order to administer the fixed assets.

Kata Kunci : analisis komparatif, aset tetap, penatausahaan aset tetap, analisis tematik, comparative analysis, fixed assets, fixed assets administration, thematic analysis