Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa

PUJI SUWARJONO, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

INTISARI Salah satu kriteria pemberian opini oleh pemeriksa menurut UU No. 15/2004 adalah adanya tingkat kecukupan pengungkapan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu rata-rata pengungkapan LKPD di Indonesia masih rendah dan tidak terdapat perbedaan pengungkapan antara LKPD dengan opini WTP dan selain WTP. Kenaikan pemberian opini WTP dari BPK RI untuk LKPD kabupaten/kota di Jawa tahun 2014 tidak menjamin bahwa kabupaten/kota telah mengungkapkan LKPD sesuai dengan SAP. Pengungkapan dalam LKPD mencakup pengungkapan seluruh komponen di laporan keuangan, salah satunya pengungkapan akun persediaan dalam neraca. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kecukupan pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa apakah telah sesuai dengan SAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder berupa LKPD kabupaten/kota di Jawa tahun 2014 sejumlah 113 LKPD. Alat analisis yang digunakan menggunakan teknik deskriptif presentase. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa masih rendah dan belum sesuai dengan SAP serta tidak terdapat perbedaan pengungkapan akun persediaan antara LKPD dengan opini WTP, WDP, maupun TMP. Tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa sebesar 40,35%, dengan pengungkapan akun persediaan tertinggi sebesar 80,00%.

ABSTRACT One of the criteria for giving opinions by auditors, according to regulation (UU) No. 15/2004 is the level of disclosure adequacy. The results of previous research show that the average level of disclosure of local government financial reports (LKPD) in Indonesia still low and there is no difference of disclosure between LKPD with unqualified (WTP) opinion and besides WTP. The increase on awarding WTP opinion by Indonesian Supreme Audit Institution (BPK RI) for the LKPD of districts / cities in Java in 2014 does not guarantee that the district / city have revealed LKPD according to government accounting standard (SAP). The Disclosure in LKPD include all components disclosure in financial statements, one of them is the disclosure of inventory in balance sheet. This study was conducted to analyze whether the disclosure of inventory in LKPD ofJava is in accordance with the criteria set by SAP. This study used descriptive qualitative approach. Data collected using documentation technique by collecting secondary data as LKPD of districts / cities in Java for year 2014 as much as 113 LKPD. The analytical tool used using percentage descriptive techniques. This study concluded that the disclosure level of inventories on LKPD in Java still low and not appropriate with SAP and there is no difference of inventory disclosure between LKPD with WTP opinion, WDP/qualified, and TMP/disclaimer. The disclosure level of inventories for LKPD in Java amounted to 40,35%, with the disclosure of the highest inventory account to 80%.

Kata Kunci : Kata kunci, pengungkapan, persediaan, LKPD, SAP, deskriptif presentase