KONSISTENSI DISTRIBUSI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PELAYARAN ANGKUTAN PENUMPANG

AL HUDA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penegakan hukum dan keamanan di laut Indonesia memang masih tumpang-tindih (overlapping) terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang sama dan 13 (tiga belas) lembaga/instansi yang memiliki kewenangan di laut hingga sekarang masih menimbulkan kondisi yang cukup rumit dan membingungkan bagi mereka yang menjadi obyek upaya penegakan hukum itu sendiri, maka sangat penting untuk diadakan penelitian. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bentuk konsistensi kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelayaran angkutan penumpang dan implementasi kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelayaran angkutan penumpang. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan artikel dalam format elektronik. Seluruh bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan dianalisa secara deskriptif dan evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, bentuk pengaturan hukum terhadap kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelayaran angkutan penumpang ditinjau dari Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang secara khusus (lex specialis derogate legi generali) untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut Indonesia bagi kepentingan nasional maupun internasional, maka dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum oleh Penjagan Laut dan Pantai. Maka konsistensi kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelayaran angukantan penumpang sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut. Dengan dibentuknya Lembaga Sea and Coast Guard/Penjagan laut dan Pantai dibawah instansi Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Presiden menggunakan sistem "Single Agency Multy Tasks" hal tersebut dapat memberikan solusi terhadap lembaga/instansi terkait dalam penegakan hukum dilaut tanpa menghapus stakeholder yang sudah ada.

Law enforcement and safety in Indonesian ocean is still overlapping. There are 17 (seventeen) identical law regulations and 13 (thirteen) institutions/agencies that have sea authority and until today remain creating quite complicated and confusing condition for those who become the objects of law enforcement efforts. Therefore, it is important to carry out a research. There are two problems that being analyzed in this research, namely form of law enforcement authority consistency towards passengers transportation seafaring violation and law enforcement implementation towards passengers transportation seafaring violation. The research that used in this thesis is normative law research by using legislation approach and law concept analysis approach. Law materials used in this thesis are primary law materials in forms of law regulations, and secondary law materials are in forms of literatures that related to the problems, and tertiary law materials are in forms of law dictionary and articles in electronic format. The entire materials are collected according to problems of the topic that has been formulated based on snow ball system and analyzed in descriptive and evaluative manners. According to research results that carried out towards the problems, the forms of law adjustment towards law enforcement authority towards passengers transportation seafaring violation regarded to Law No. 17 Year 2008 concerning Seafaring that in particular (lex specialis degorate legi generali) to assure the safety and security performance in Indonesian ocean for national and international interest, therefore it is carried out guarding function and law enforcement by Sea and Coast Guard. Therefore, law enforcement authority consistency towards passengers transportation seafaring violation is absolutely required to assure sea safety and security performance. By Sea and Coast Guard board establishment under Transportation agency and being responsible to the President by using "Single Agency Multi Tasks" system, it can contribute solution towards the related institutions/agencies in law enforcement issues in the ocean without ommiting the available stakeholder.

Kata Kunci : Konsistensi, Kewenangan, dan Penegakan Hukum Pelayaran