ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN HAK KEPEMILIKAN ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPANNYA DALAM NERACA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

WASITO, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis proses penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor KKS saat ini dan mengidentifikasi rumusan penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor KKS yang memenuhi Asas Kepastian Hukum, dan (2) menilai penyajian dan pengungkapan Aset Kontraktor KKKS dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui Studi Dokumenter terhadap Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, dan dokumentasi praktek yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait atas Aset Kontraktor KKS. Latar belakang penelitian berkaitan dengan Aset Kontraktor KKS, yang merupakan kekayaan/milik negara yang diadakan dan digunakan secara khusus untuk Petroleum Operation dalam Production Sharing Contract (PSC), telah langsung diakui dan disajikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai aset dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Proses Penyerahan Hak Kepemilikan yang memenuhi Asas Kepastian Hukum belum dilakukan oleh Kontraktor KKS kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum, maka proses penyerahan hak kepemilikan atas Aset Kontraktor KKS oleh Kontraktor KKS kepada Pemerintah Republik Indonesia harus memenuhi dua kondisi secara kumulatif, yaitu (a) Adanya kelengkapan proses resiprokal berupa Serah Terima dan (b) Adanya penguasaan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia atau penempatan dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan adanya pemanfaatan Aset Kontrakor KKS yang berbeda dari Petroleum Operation PSC. (2) Penyajian dan pengungkapan Aset Kontraktor KKS yang masih digunakan untuk Petroleum Operation PSC pada Neraca Pemerintah Republik Indonesia tidak memenuhi Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan. Tidak memenuhi Asas Kemanfaatan karena hal tersebut tidak menjadi daya penjelas informasi dalam laporan keuangan dan justru menimbulkan kerumitan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dan menginterpretasikan posisi dan kondisi nyata keuangan Pemerintah Republik Indonesia. Tidak memenuhi Asas Keadilan karena Pemerintah Republik Indonesia hanya melakukan pengakuan sebagian atas hal-hal yang menguntungkan posisi Pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan Aset Kontraktor KKS.

This research aims (1) to indentify and analize existing transfer of title of Cooperation Contract Contractor's Assets (CCCA) and identify ideal formulation of transfer of title of CCCA that meets the Certainty Principle of Law, and (2) to evaluate the presentation and disclosure of CCCA on the Balance Sheet of the Government of the Republic of Indonesia (GOI) in conformity with the Benefits Principle of Law and the Fairness Principles of Law. This research is a normative legal research which conducted through Documentary Study of Primary, Secondary, and Tertiary Legal Sources, as well as practical documentations conducted by related parties pertaining to CCCA. The background of this research was the existing condition that the GOI directly recognized and stated the CCCA, the assets that were acquired and used in Petroleum Operations Production Sharing Contract (PSC), on its Balance Sheet. The result of this research concluded that (1) The Process of Transfer of Title of CCCA from Cooperation Contract Contractor (CCC) to the GOI that fulfilled the Certainty Principle of Law hasn't been done yet. To fulfill the Certainty Principle of Law, transfer of title of CCCA, from CCC to GOI, should meets two conditions cumulatively: (a) The completeness of Reciprocal Transfering and Receiving Process, and (b) GOI hold dan directly control of CCCA until further utilization in different mechanism from Petroleum Operations PSC. (2) Presentation and disclosure, on the Balance Sheet of GOI, of CCCA that were being used in Petroleum Operations PSC was not in conformity with the Benefits and Fairness Principles of Law. It was not in conformity with the Benefits Principle of Law due to that practice didn't give clearer information and made complexity in understanding and interpreting the actual position and condition of the GOI's financial (the State Financial). It was not in conformity with the Fairness Principle of Law due to GOI recognized, presentated, and disclosed only a part of financial information of CCCA that benefits to the financial position of GOI on its Balance Sheet.

Kata Kunci : Aset Kontraktor KKS, Petroleum Operation, Production Sharing Contract (PSC)