EVALUASI PENENTUAN KEBIJAKANGRADING KUALITAS PIUTANG PAJAK PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul)

EKO RAHAYUNINGSIH, RUSDI AKBAR

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Kebijakan mengenai penentuan grading kualitas piutang diserahkan secara mutlak kepada Pemerintah Daerah untuk menilai estimasi piutang yang benar-benar dapat tertagih di lingkungan masing-masing, karena risiko ketidaktertagihan piutang pajak Pemerintah Daerah tidak dapat disamakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan grading kualitas piutang pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis model Miles & Huberman (1994). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan grading kualitas piutang pajaknya adalah berdasarkan intuisi (jugdment), pengalaman masa lalu, peraturan perundang-undangan, dan mengacu pada instansi lain. Faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan grading kualitas piutang pajak Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan diatasnya; pemahaman kebijakan penyisihan piutang tak tertagih dari segi akuntansi; umur piutang pajak; kolektibilitas piutang pajak; karakteristik jenis pajak; pengalaman masa lalu; dan pengelolaan piutang pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah mampu membuat model penyisihan piutang tak tertagih yang didasarkan pada pertimbangan penentuan grading kualitas piutang yang tepat.

Decision depend on each local government to measure the estimated collectible receivables within their authority since the risk of uncollectible receivables are varies in one another. Therefore, this research is aimed to identify factors that need to be considered by Yogyakarta and Bantul local government in deciding the tax receivables quality grading policies. This research applied a qualitative method with a study case approach. The research primary data was earned by doing a depth interview and using secondary data from relevant documents. Data were analyzed with Miles & Huberman (1994) technique. Furthermore, this research applied a descriptive analysis method to answer the research questions. The results show that the considerations applied by Yogyakarta and Bantul local government in deciding tax receivables quality grading policies are based on jugdment, past experiences, laws, and refer to other institutions. Factors that need to be considered in deciding tax receivable quality grading policies are superior laws above the existing laws used by the local government; understanding the risk of uncollectible receivables from accounting perspective; tax receivables aging; tax receivables collectability; tax characteristics; past experiences; and tax receivables management. Based on the result of this research, it is hoped that the local government will be able to create an allowance for doubtful receivables model based on the right consideration on the receivables quality grading policy making.

Kata Kunci : Financial Policies Tax Account Receivables, Tax receivable quality grading