ELECTRONIC COMMERCE AND ITS IMPLICATION TO TAX AUTHORITIES: A STUDY OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

MOCHAMAD JANWARDI, Prof. Jay Rajasekera

2016 | Tesis | S2 Manajemen

E-commerce telah tumbuh secara signifikan selama 20 atau 30 tahun terakhir karena perkembangan teknologi komunikasi informasi. Selain itu, fitur unik seperti ubiquotos (tersedia dimana-mana), jangkauan global, standar universal, dan anonim menyebabkan ecommerce menjadi lebih disukai dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Internasional Perpajakan juga dipengaruhi oleh aktivitas e-commerce karena pengusaha yang seluruhnya atau sebagian membawa bisnis ke negara-negara lain selain negara asal baik sebagian atau seluruh bisnisnya. mereka hanya bisa dipajaki oleh negara sumber jika mereka memiliki bentuk usaha tetap di negara sumber. Menentukan tempat usaha tetap diperlukan untuk negara sumber untuk menentukan bentuk usaha tetap (BUT) untuk perusahaan asing yang beroperasi dinegaranya. Laporan ini memberikan banyak penjelasan tentang kerumitan dan kesulitan untuk menentukan bentuk usaha tetap terutama untuk negara sumber. Selain itu, laporan ini juga memberikan beberapa contoh dari beberapa organisasi dan negara-negara untuk menangani kerumitan bentuk usaha tetap ini. Akhirnya, laporan ini memberikan beberapa rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai Otoritas Pajak Indonesia yang dapat diterapkan untuk pelaku usaha pajak e-commerce.

E-commerce has been growth significantly over the last 20 or 30 years because of the development of information communication technology. Besides that, its unique feature such as ubiquity, global reach, universal standards, and anonymous also make e-commerce becomes more preferable compare with traditional commerce. The International Taxation is also affected by e-commerce activities due to its actors wholly or partly carries business to other countries beside their resident country. Foreign company who is running a business in source country, they can only being tax by source country if they have permanent establishment in source country. Determining fixed place of business is necessary for source country to constitute permanent establishment for non-resident company. This report provides many explanations about the complexities and difficulties to determine permanent establishment particularly for source country. In addition, this report also gives some examples of some organization and countries to handle this permanent establishment intricacy. Finally, this report gives some recommendation for Directorate General of Taxes as Indonesia Tax Authority that can be implemented to tax e-commerce business actors..

Kata Kunci : E-commerce, International Taxation, Permanent Establishment (PE), Directorate General of Taxes (DGT)