KONFLIK TNI-POLRI PASCA REFORMASI TAHUN 1999-2015

ARUM WIDYARINI, Dr.Samsu Rizal Pangabean,M.Sc

2016 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian ini memfokuskan pada pola-pola dan persebaran konflik antara TNI dan Polri yang terjadi di Indonesia pasca reformasi tahun 1999-2015. Terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Pertama, adalah mengetahui tentang gambaran pola-pola dan persebaran konflik TNI-Polri di Indonesia pasca reformasi tahun 1999-2015. Kedua, berusaha mengemukakan diskusi mengenai penyelesaian konflik antara kedua institusi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada data dari media massa. Media massa merupakan salah satu dari dua sumber data utama dalam penelitian ini. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat. Keuntungan lainnya adalah bahwa informasi yang didapatkan dari media massa dapat dengan mudah diarsip. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, konflik TNI-Polri selama periode pasca Reformasi didominasi oleh aksi perkelahian dalam bentuk penganiayaan, penembakan, pengeroyokan dan bentrokan; sisanya merupakan aksi penyerangan dalam bentuk perusakan dan pembakaran. Wilayah persebaran aksi perkelahian terkait konflik TNI-Polri pun lebih luas dibandingkan dengan aksi penyerangan. Provinsi-provinsi dengan tingkat insiden konflik TNI-Polri paling tinggi, yaitu Sulawesi Selatan dan Maluku. Dari segi unit yang terlibat dalam insiden konflik TNI-Polri, unit TNI yang terlibat didominasi oleh Kesatuan TNI Angkatan Darat (AD), sedangkan unit Polri yang terlibat didominasi oleh Kesatuan Brigade Mobile (Brimob). Konflik TNI-Polri sebagian besar melibatkan isu balas dendam, diikuti isu ketersinggungan, isu egoisme pribadi, isu salah paham, isu bisnis ilegal, dan isu asmara. Isu konflik TNI-Polri bervariasi menurut rentang waktu atau periodenya. Intensitas masing-masing isu konflik TNI-Polri juga bervariasi menurut periodenya. Isu balas dendam merupakan isu konflik TNI-Polri yang terutama dihadapi oleh rezim demokrasi baru. Masing-masing isu konflik TNI-Polri juga terkonsentrasi diwilayah-wilayah tertentu. Konflik TNI-Polri yang terkait isu balas dendam paling banyak terjadi di Papua. Sedangkan, konflik TNI-Polri yang terkait isu ketersinggungan dan isu egoisme pribadi paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan. Kemudian, konflik TNI-Polri yang terkait isu kesalahpahaman paling banyak terjadi di Maluku dan Papua Barat. Konflik TNI-Polri pasca Reformasi telah mengakibatkan korban jiwa setidaknya 253 orang. Korban jiwa ini pun tidak hanya melibatkan anggota TNI dan Polri, tetapi juga melibatkan warga sipil. Dari segi harta benda, konflik TNI-Polri mengakibatkan 208 unit material rusak, yang terdiri dari kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, rumah, kantor, dan material lainnya. Untuk alat senjata yang digunakan TNI dan Polri dalam konflik TNI-Polri mayoritas aparat menggunakan tangan kosong, diikuti dengan penggunaan senjata api, benda tumpul, benda tajam, senjata tajam, dan bahan peledak.

This present research focuses on the patterns and the spread of conflict between the military and police that occurred in Indonesia post-reform 1999-2015. There are two objectives of this research. First, is aimed at knowing the patterns and the spread of conflict between TNI and Polri that occurred in Indonesia post-reform 1999-2015. Second, is aimed at discussing on the resolution of the conflict between these two institutions. This research used a qualitative method with reference to the data from the mass media. The mass media is one of the two main sources of data in this research. The mass media have been selected as the data source because it can be obtained easily and quickly. Other advantage is that the information which is obtained from the mass media can be easily archived. This research resulted conclusion that, TNI and Polri conflicts during the post-reform period was dominated by the fights action in the form of persecution, shootings, beatings and clashes; the rest is the attack in the form of vandalism and combustion. The distribution territory of fights action related military-police conflict was far broader than the attack. Provinces with the highest incidence of TNI-Polri conflict namely South Sulawesi and Maluku. In terms of units engaged in TNI-Polri conflict incidents, TNI involved is dominated by the Army Unity (AD), while the police involved was dominated by Brigade Mobile Unity (Brimob). TNI-Polri conflict largely involves the issue of retaliation, followed by the issue of the offense, the issue of personal egoism, the issue of misconceptions, the issue of illegal business, and the issue of romance. TNI-Polri conflict issues vary according to the time span or period. The intensity of each issue of TNI-Polri conflict also vary according to the period. The issue of retaliation is a TNI-Polri conflict issues which mainly faced by the new democratic regime. Each issue of TNI-Polri conflict is also concentrated in the specific region. TNI-Polri conflict related issues of retaliation is most prevalent in Papua. Meanwhile, TNI-Polri conflict related issues of the offense and the issue of personal egoism is most prevalent in South Sulawesi. Then, the TNI-Polri conflict related issues of misconceptions is most prevalent in Maluku and West Papua. TNI-Polri conflict post-reform has resulted in at least 253 victims. The death toll was not only involve members of the military and police, but also involve civilians. In terms of property, TNI-Polri conflict resulted in 208 units of material, which consists of vehicles, homes, offices, and other materials. For the weapons used by the military and police in TNI-Polri conflict, majority of them using bare hands, followed by the use of firearms, blunt objects, sharp objects, weapons, and explosives.

Kata Kunci : TNI, Polri, patterns of conflict, post-reform