FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PBB P2 DI KOTA YOGYAKARTA PASCA PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PBB P2 OLEH PUSAT KEPADA DAERAH

LASTRIA NURTANZILA, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P

2016 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Pada era desentralisasi , setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah tidak hanya bersifat administratif namun juga bersifat pengelolaan keuangan. Salah satu upaya mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah dengan memberikan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu bagian pajak daerah (UU No.28 Tahun 2009). Kota Yogyakarta telah melaksanakan pelimpahan kewenangan ini sejak tahun 2011. Penerimaan dari sektor PBB P2 cukup banyak menyumbang PAD, oleh karena itulah dalam penelitian ini mencoba mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2014. Sehingga dari kerangka pemikiran penelitian ini menetapkan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta , yaitu faktor efisiensi administrasi perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan dan faktor kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa administrasi pajak yang efisien dapat menentukan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak tepat pada waktunya, begitu juga dengan sosilasi perpajakan yang dapat meningkatkan perhatian publik akan pentingnya membayar pajak, selain itu rasa patuh pada peraturan juga penting dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak.Dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak ini, agar dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan bagi PAD. Kata kunci : Otonomi daerah, kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah, administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

In the era of decentralization, each district / city has the authority to regulate the affairs of his own government. Delegation of authority from the center to the regions not only administratively but also in financial management. One of the efforts to achieve fiscal independence of local governments is to provide authority in the management of land and property tax as a part of local taxes (Law No.28 of 2009). Yogyakarta has delegated authority to implement this law since 2011. The revenue of PBB P2 pretty much accounted for the PAD, which is why in this study tried to examine the factors that influence Earth Building Tax receipts in the city of Yogyakarta in 2013-2014. So from this study establishes framework there are three factors that can affect PBB P2 in the city of Yogyakarta, which is a factor of tax administration efficiency, effectiveness socialization factor taxation and tax compliance. Based on the research results that the tax administration can efficiently determine the level of awareness of the taxpayer to pay taxes on time, as well as tax sosialization can increase the public's attention on the importance of paying taxes, in addition to the flavor abide by the rules are also important in creating awareness to pay tax. The results of this study are expected to be recommended to the local government tax in doing this, in order to achieve the target in accordance predetermined and can be a contribution to the PAD. Keywords: regional autonomy, fiscal independence, the original income, tax administration, information dissemination, taxpayer compliance.

Kata Kunci : regional autonomy, fiscal independence, the original income, tax administration, information dissemination, taxpayer compliance.