KONSISTENSI PERATURAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DAN POTENSI PERANANNYA DALAM PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER

APRILLIAN WINATA, Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D

2015 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya pemilihan penyedia barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis website/internet. Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya kelemahan atau penyimpangan berupa persekongkolan tender antar pelaku usaha maupun dengan panitia pengadaan/ULP serta kurangnya pengetahuan penyelenggara sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) mengandung konsistensi dengan ketentuan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi dan sederajat sertauntuk mengetahui sejauhmana peranan penyelenggara sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dalam pencegahan persekongkolan tender baik secara horisontal maupun vertikal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung dengan logika berpikir secara deduktif terhadap data bahan hukum berupa bahan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel yang terkait dengan persaingan usaha dan pengadaan barang dan jasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, ketentuan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement) telah mengalami beberapa kali revisi, namun masih terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) ada beberapa pihak yang berpotensi memiliki peranan dalam pencegahan persekongkolan tender baik secara vertikal maupun horisontal. Ketiga, ketentuan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan hierarki peraturannya menjadi undang-undang karena sektor-sektor yang diatur lebih tinggi tingkatannya, maka diperlukan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang menjadi aturan khusus dari aturan perundang-undangan lainnya.

Electronic procurement of goods and services (e-procurement) is an activity to obtain goods/services by the Ministry/Agency/Municipal/Other Institutions which process starting from the planning of stock until the selection of the vendors of goods or services is done, by utilizing information technology that are internetbased or website. Nevertheless in practice, the selection process is still found weaknesses or divergence in form of tender conspiracy between the vendor and the procurement committee or procurement services unit, as well as lack of knowledge of the operator of an electronic procurement system (SPSE), which hinder the fair trade competition.This research aims to identify and analyze the provisions of the electronic procurement of goods and services (e-procurement) that contains consistencyhierarchically with higher regulations provisions and also at the same level, as well as to determine until what extent, the role of the provider of electronic procurement of goods and services (e-procurement), in preventing tender conspiracy either horizontal or vertical. The data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis by using qualitative methodsand also supported by logical thinking deductively towards legal materials data in the form of library materials, provisions, regulations, and articles related to competition and procurement of goods and service. From the study results, it can be concluded, First, the regulation on government electronic procurement of goods or services (e-procurement) has undergone several revisions, but still there are inconsistencies with higher laws. Second, from the insight of the system of government electronic procurement of goods and services (e-procurement), some parties could have potential role in preventing tender conspiracy either vertically or horizontally. Third, the regulation on the procurement of goods and services should be considered for further improvement on the hierarchy of the law, from the presidential decree becoming an act, because the sectors which regulated,are in higher level.Also it would require the provision of goods and services that could become special law from other regulations.

Kata Kunci : E-Procurement, Konsistensi Hukum, Persekongkolan Tender,Panitia Pengadaan/ULP, Pelaku Usaha.