KONFLIK PEMBANGUNAN APARTEMEN DI PERKOTAAN JOGJA (StudiKasus atas Konflik Apartemen Uttara the Icon di Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta)

AHMAD FADLI AZAMI, Derajad S. Widhyharto M.S,i

2015 | Skripsi | S1 SOSIOLOGI

Abstraksi Keterbukaan Yogyakarta terhadap para pendatang untuk tinggal baik sementara waktu maupun secara tetap adalah fakta sejarah yang sudah berlangsung cukup lama. Sejak era kolonialisasi Belanda, pasca kemerdekaan hingga era reformasi Yogyakarta terus memikat para �¢ï¿½ï¿½tamu�¢ï¿½ï¿½ itu untuk berkunjung. Dalam konteks hunian pertambahan jumlah penduduk menjadi ancaman serius yang bisa saja dimulai dengan krisis tanah. Selanjutnya, keseimbangan lingkungan dan kehidupan sosial rentan menjadi krisis. Pembangunan apartemen Uttara the Icon adalah salah satu wujud untuk mengakomodir kebutuhan hunian bagi para pendatang. Namun dalam praktiknya pembangunan ini ditolak oleh warga di sekitar apartemen. Penelitian ini bertujuan untuk: [1] menelusuri akar konflik apartemen antara warga RT 01/RW 01 dengan PT. Bukit Alam Permata, [2] mendeskripsikan dinamika dan perkembangan konflik hingga hari ini serta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus di mana melalui metode inilah memungkinkan peneliti untuk menelusuri latar belakang kasus yang diteliti. Inti atau hakekat kasus dari konflik apartemen ini berusaha digali secara mendalam. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (in-dept interview). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi warga RT 01/RT 01, perwakilan PT. Bukit Alam Permata, Kepala Padukuhan, dan komunitas. Teknik analisisnya mengacu pada analisis studi kasus yang disesuaikan dengan konteks wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik apartemen adalah pemerintah yang dengan sengaja memberikan izin pada PT. Bukit Alam Permata. Kendati dalam kajian tata ruang daerah kawasan Jalan Kaliurang tidak boleh dibangun hotel dan apartemen tetapi dalam realitasnya regulasi pemerintah tidak berjalan ketat. Selain itu pihak PT. Bukit Alam Permata sendiri turut mendorong konflik ini kian memanas. Hal ini bisa dilihat dari manipulasi regulasi untuk menjebol izin pemerintah. Jenjang aturan yang seharusnya ditaati oleh pebisnis faktanya tidak diikuti oleh PT. Bukit Alam Permata. Kemudahan perizinan ini menurut warga merupakan �¢ï¿½ï¿½privilese�¢ï¿½ï¿½ yang hanya diberikan kepada pelaku bisnis dengan kemampuan finansial yang sangat kuat. Kerancuan perizinan memantik kemarahan warga. Mereka menuntut izin apartemen segera dicabut dan aktivitas pembangunan apartemen dihentikan. Meski pembangunan apartemen menjadi lahan pekerjaan baru bagi warga pribumi tetapi kerusakan lingkungan seperti krisis air sangat merugikan banyak pihak. Kenyataan ini menguatkan asumsi bahwa pembangunan apartemen memakan ongkos kemanusiaan yang murah. Selain krisis lingkungan pembangunan telah memecah belah kehidupan sosial di masyarakat bawah.

Abstraction Yogyakarta openness towards the newcomers to stay either temporarily or permanently is a historical fact that has lasted long enough. Since the era of Dutch colonization, the post-independence era of reform Yogyakarta to continue to lure the "guests" were to visit. In the context of residential population growth is a serious threat that could have started with the land crisis. Furthermore, environmental balance and social life are vulnerable to the crisis. Uttara apartment building the Icon is one of the forms to accommodate the housing needs of the newcomers. However, in practice this construction was rejected by the people around the apartment. This study aimed to: [1] trace the roots of the conflict between the residents of the apartment RT 01 / RW 01 with PT. Bukit Permata Alam, [2] describe the dynamics and development of the conflict to this day as well. This study used a qualitative method through case studies in which through this method allows researchers to explore the background of the cases studied. Core or essence of a case of conflict of this apartment trying to be explored in depth. Then for the data collection techniques is done by observation, in-depth interviews (in-dept interview). Informants involved in this study included residents of RT 01 / RT 01, representative of PT. Bukit Permata Alam, Head Padukuhan, and communities. Analysis technique based on the analysis of case studies that are tailored to the context of the research area. The results showed that the root of the conflict is a government apartment deliberately giving permission to PT. Natural Bukit Permata. Although the study of the spatial area of Jalan Kaliurang area must not be built hotel and apartment but in reality do not run a tight government regulations. In addition, the PT. Permata Alam hill itself has contributed to this conflict increasingly heated. This can be seen from the manipulation of regulation to break through the government's permission. Qualification rules that should be adhered to by the fact that businesses are not followed by PT. Natural Bukit Permata. This licensing facilities according to residents of a "privilege" that is only given to businesses with a very strong financial capabilities. Confusion sparked the ire of licensing. They demanded permission apartment immediately revoked and apartment construction activity is stopped. Although the construction of apartments into new jobs for natives but damage to the environment such as the water crisis is very detrimental to many parties. This fact reinforces the assumption that construction costs are humanitarian apartments are cheap. In addition to the environmental crisis has divided the construction of social life at the grassroots.

Kata Kunci : Apartemen, Konflik, izin