Analisis perencanaan stratejik pada pemerintah kota Tangerang
JAUHARUDIN, Yusef, Dr. Gudono, MBA
2002 | Tesis | Magister ManajemenSejak berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Salah satu bentuk kewenangan Daerah yang lebih luas adalah nampak dalam hal mekanisme pertangungjawaban Kepala Daerah, dimana Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengaturan per tanggungjawaban tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Di mana tolok ukur penilaian yang digunakan dalam pertanggungjawaban tersebut adalah Rencana Stratejik. Sehubungan dengan hal tersebut maka Penulis mencoba mencari tabu bagaimana aplikasi dan proses perencanaan stratejik pada Pemerintah Kota Tangerang. Dari hasil pengamatan ternyata Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Rencana Stratejik dengan komponen-komponen sebagai berikut : Penetapan visi, Penetapan misi, Penetapan tujuan dan sasaran, Analisis Internal dan Eksternal, Analisis SWOT, Identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan Implementasi Strategi melalui penyusunan kebijakan dan program. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka formulasi suatu rencana stratejik dapat dikatakan telah terpenuhi. Namun bila melihat dan mempelajari materi dan rencana stratejik tersebut nampak ada yang perlu disempurnakan, yakni dalam hal penentuan tujuan. Dalam rencana stratejik Pemerintah Kota Tangerang nampak bahwa penerapan tujuan secara keseluruhan dilakukan secara kwalitatif. Padahal sebaiknya penetapan tujuan sedapat mungkin dikwantitatifkan baik dalam hal target yang akan diperoleh maupun dalam hal waktu pencapaian, sehingga pencapaiannya dapat diamati dan dikendalikan, karena berhasil atau tidaknya suatu formulasi strategi adalah nampak dari pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pencapaian tujuan tersebut berfungsi sebagai pengendali bagi pelaksanaan suatu rencana strategi.
The implementation of Government Act No. 22, 1999 on the Local Government Affairs has authorized the local government broader, more real and accountable authorities. One of its broader embodiments appears on the accountability mechanism of Head of Local Government stating that Head of Local Government is responsible to the Local Parliament (DPRD). This accountability mechanism is regulated further on the Government Decree (PP) No. 108, 2000 on the Accountability Mechanism of Head of Local Government. The appraisal standard used for the accountability of the Executive's performance is so-called the Strategic Plan. In connection with the latter, I conducted a study on the application and the planning process of the strategic plan of Tangerang Local Government. The surveys shows that Tangerang Local Government has set up the strategic plan consisting of the following components; setting the vision, setting the mission, setting the goal and objectives, internal and external analysis, SWOT analysis, identifying the success factors and implementing strategy by developing policies and programs. Only after following those steps , we can declare that the formulation of strategic plan is fulfilled. After a deep study on the materials of the strategic plan, however, there is a finding that the setting of the goal should be improved further. The goal setting in the strategic plan of Tangerang Local Government is all in all done qualitatively, while the goal setting itseIC bath its targets and time allotment to reach the targets, should have been done quantitatively. By doing the latter, the achievement can always be monitored and controlled because whether the strategic plan formulation is a success or not is measured by the achievement of the targets which have been set beforehand. In other words, the goal ftinctions as a means of control towards the execution of a strategic plan.
Kata Kunci : Perencanaan Strategi,Pemerintah Kota Tangerang, Tangerang Local Government, strategic plan